Syukurlah akhirnya Dewan Kehormatan DPR gak jadi menuntut Slank tentang kritikan "tidak pantas" yang dimuat di lagunya Gosip Jalanan. Lembaga legislatif itu tampaknya sadar bahwa gugatan mereka merupakan cara counter yang sangat terlihat tidak pinter.
Pertama, lagu itu bukan lagu baru. Sudah ada dari tahun 2004 dan kemana aja para anggota dewan selama ini? Apa asyik-asyik terlelap di kursi atau sering jalan-jalan ke hotel kayak salah seorang anggotanya yang baru aja ketangkep basah KPK?
Kedua. Sudah menjadi rahasia umum bahwa DPR tuh "gak bener". Tanpa harus ada lagu itu pun sebenarnya masayarakat sudah sadar akan hal-hal yang termuat dalam lagu itu. Tapi mau apa lagi? Hal ini adalah sebuah proses dari demokrasi. Seperti kata mendiang Winston Churchill, "Demokrasi adalah sistem pemerintahan yang sangat banyak kelemahannya, tetapi ia masih lebih baik daripada semua sistem pemerintahan lain."
***
Makin lama, ketidakcerdasan komunal terjadi di para penguasa baik eksekutif maupun legislatif. Terlalu over reaktif dan tidak melihat sebuah masalah secara holistik. Mencegah informasi dengan menutup portal-portal informasi seperti yang dilakukan menkominfo. Atau berusaha menggugat sesuatu yang memang sudah menjadi rahasia umum seperti DPR.
Mungkin perlu diingatkan lagi bahwa ini bukan lagi era 80-an seperti kala orde baru masih meraja. Salah ngomong dibredel dengan bahasa halus diamankan. Beda pendapat dibilang subversif. Kala itu memang masih mungkin mengkebiri arus informasi. TV kabel belum ada apalagi internet. Sumber informasi semuanya mesti memiliki Surat Izin Usaha Penerbitan. Semua biasanya ati-ati kalo ngomong karena menyangkut periuk nasi mereka. Salah-salah omong bisa terjadi pencabutan SIUP dan karyawan sekantor bakan dapet pesangon.
Sudah saatnya para negarawan ngeh kalo masyarakat tuh udah semakin pinter. Jadi harusnya mereka sebagai pemimpin juga ngasih contoh yang pinter-pinter, bukan malah keblinger. Kaum menengah yang dulu bisa mereka "bina" kini telah lahir menjadi sebuah kaum yang sensitif dan reaktif terhadap kecacatan-kecacatan sosial.
Masyarakat tentunya bukan hanya menilai dari yang buruk-buruk aja (ya walaupun banyakan buruknya siy). Kebaikan-kebaikan dari penguasa juga harus dipuji dan dijadikan contoh. Misalkan ketika SBY ngomel dalam kuliah umum di Lemhanas ketika melihat ada peserta yang tidur. Itu contoh baik buat DPR yang anggotanya juga suka banyak yang tidur ketika sedang rapat. Atau Dirjen Pajak yang terlihat sudah banyak sekali perbaikan yang harusnya bisa dicontoh oleh instansi lain seperti pemda misalkan.
Masyarakat juga harus lebih jeli lagi terhadap opini-opini yang berusaha dibentuk oleh media yang semakin banyak saat ini. Bukan mustahil opini tersebut adalah bentukan dan tidak bersifat obyektif. Apa yang menjadi opini masyarakat yang sesungguhnya malah bisa ditemukan di warung-warung kopi pinggir jalan. Sudah menjadi tanggung jawab bersama untuk kita mengawasi media (bukan mengontrolnya ya).
Fakta berbicara bahwa agama akan kehilangan fungsi prophetis atau kenabiannya setelah ”berselingkuh” dengan kekuasaan. Agama yang berada dalam subordinasi kekuasaan akan menjadi “alat legitimasi” dari kekuatan politik yang berkuasa. Sedangkan agama seringkali meminjam tangan kekuasaan untuk memaksakan kebenaran teologisnya.
Ketika Kaisar Konstantin mendeklarasikan bahwa Kristen menjadi agama negara, maka saat itu pula Kristen naik kelas dari agama rakyat menjadi agama negara dengan segala atribut kebanggaannya. Pada saat itulah sejarah membuktikan bahwa terjadi penindasan demi penindasan yang dilakukan oleh Kristen yang satu terhadap Kristen lain yang dianggap berseberangan aliran dengan dinyatakan sebagai sesat. Bahkan banyak terjadi pula penindasan secara fisik terutama di Gereja-Gereja Timur. Pada saat itulah tentara Arab Muslim menjadi pembebas bagi gereja-gereja yang tertindas.
Sayangnya kemudian sejarah terulang, ketika akhirnya Islam menjadi status quo yang mendukung dinasti Ummayah, seperti pada pemerintahan Kalifah Umar bin Abd al-Aziz yang terkenal adil di kalangan rakyat jelata, tetapi dalam masalah agama sangat diskriminatif terhadap orang-orang Yahudi dan Kristen saat itu.
Kemudian muncullah ide pemisahan agama dengan negara yang sering dicap dengan sebutan ”sekuler”. Penerapan ”sekuler” dunia barat ini menjadi ekstrem dengna benar-benar mensterilkan penyelenggaraan negara dari moral dan nilai-nilai agama. Pada awalnya, istilah sekularisasi ditujukan untuk ”menghantam” kekuasaan yang mendewakan raja dan negara. Dalam kekuasaan absolut tersebut, agama dijadikan justifikasi untuk merebut dan melanggengkan kekuasaan. Raja sudah menjadi tuhan-tuhan kecil begitu juga Paus mempunyai kekuasaan seperti raja.
Mengingat dua hal tersebutlah kemudian para Bapak Bangsa Indonesia menjadikan Pancasila sebagai Dasar Negara Indonesia. Dalam hal ini, Pancasila dimaksudkan untuk menghindari ”sekularisme” dan juga negara agama. Dalam hal ini sila pertama Ketuhanan Yang Maha Esa diartikan oleh Th. Van Leewen sebagai ”hubungan antara negara dan agama dapat dipertahankan tanpa harus memproklamasikan sebuah negara Islam.”
Melalui Pancasila pula Indonesia dapat keluar dari blok kapitalis dan komunis yang saat itu pernah dirasakan sebagai ”raksasa” yang menggencet negara-negara berkembang. Kita juga dapat melihat dari sejarah bahwa isu agama bisa memecah-belah. Lihatlah perpecahan Belanda dengan Belgia yang terjadi karena faktor perbedaan agama. Pakistan juga telah memisahkan diri dari India karena alasan yang sama.
Sejarah membuktikan bahwa tidak ada kejahatan yang melebihi kejahatan yang digerakkan oleh sentimen keagamaan. Sebut saja perang salib, inkuisisi Gereja Katolik di Spanyol pada abad ke-15 M, dan yang terakhir adalah gerakan terorisme yang digerakkan oleh paham fundamentalis Islam yang masih marak beberapa tahun belakangan ini.
Kembali ke Indonesia, bahwa saatnya kita menegaskan kembali arah kebangsaan kita melalui Pancasila yang secara ideologi jelas ”bukan negara agama dan bukan pula negara sekuler”. Hal ini dapat dilihat dengan kenyaataan bahwa walaupun jumlah Islam di Indonesia adalah mayoritas namun tidak mencantumkan Islam sebagai ”agama negara” sekaligus memberlakukan syariat-syariatnya sebagai undang-undang kenegaraan.
Sebaliknya yang menunjukkan bahwa Indonesia adalah ”bukan negara sekuler” adalah dengan dibentuknya Departemen Agama yang tujuannya adalah untuk memayungi semua agama yang ada di Indonesia. Dengan lembaga ini, negara bukanlah tidak memberikan tempat sama sekali kepada agama namun pada batas-batas tertentu memberikan fasilitas dan jaminan kepada warga negaranya untuk melaksanakan keyakinan agamanya masing-masing.
Perlu ditekankan bahwa Negara Pancasila sama sekali tidak bertentangan dengan penegakan syariah, asalkan ditempatkan pada konteks ”wilayah privat” warga negara karena Indonesia ”bukan negara sekuler”. Sebaliknya karena Indonesia ”bukan negara agama” maka kanonisasi syariah atau pemberlakuan syariah sebagai hukum positif (undang-undang) oleh tangan kekuasaan negara haruslah dihindari.
Semoga kita semua makin menghargai hubungan antara agama dengan negara secara tepat tanpa memikirkan kepentingan pribadi atau golongan belaka.
Beberapa hari yang lalu saya membaca berita di sebuah portal agar menghindari kawasan Sudirman dan Senayan karena ada pertemuan akbar sebuah ormas agama yang akan mendeklarasikan diri menjadi sebuah partai politik. Berangkat dari hal itu saya semakin mengamati bahwa saat ini politik dan agama sudah bercampur sedemikian rumit di negeri ini.
Mengamati dari tujuan dua hal tersebut, politik dan agama, sesungguhnya adalah sama yaitu ingin mengubah nasib dan perbaikan dalam kehidupan manusia melalui aturan-aturan tertentu. Dalam politik disebut perundang-undangan dan dalam agama disebut sebagai kitab suci. Namum ketika keduanya dicampurkan maka hasilnya mungkin akan jauh dari tujuan kedua hal yang sama tersebut. Yang malahan sering terjadi adalah kekacauan.
Agama, menurut pendapat saya adalah hubungan yang bersifat vertikal antara manusia dengan Penciptanya, sedangkan politik lebih bersifat horizontal antara manusia dengan manusia di dalam sebuah susunan bernegara. Walau pun memang terjadi perpotongan kurva antara dua hal tersebut, karena perundangan-undangan mengatur tentang kehidupan beragama dan kitab suci menulis tentang kehidupan bernegara, tapi layaknya bahwa kedua hal tersebut janganlah dicampurkan demi tujuan-tujuan pemaksaan pola pikir manusia.
Sebuah ormas agama misalkan, janganlah memaksakan diri dengan kemudian menjadi sebuah partai politik dengan alasan keinginan anggotanya. Begitu juga negara haruslah menjadi sebuah lembaga yang netral dan independen tanpa ada keberpihakan terhadap suatu agama serta menjamin kebebasan masyarakatnya dalam menjalankan suatu agama tertentu dengan catatan tidak memaksakan agamanya kepada pihak lain.
Vatikan pernah merasakan pahitnya ketika agama bercampur dengan politik yang mengakibatkan tragedi besar dalam sejarah dunia yaitu perang salib. Belum lagi kehidupan beragama yang sering dirusak oleh kekuasaan negara yang mengakibatkan saling mengintimidasi antara paus dan raja yang berkuasa. Darah mengalir dan cita-cita bersama yang diimpikan tak pernah terwujud. Belajar dari pengalaman kelam di masa silam tersebut, gereja Katolik saat ini berusaha memisahkan antara kekuasaan politik dengan kehidupan beragama. Paus dan kekuasaan politik independen dan saling menghormati satu sama lain.
Seringkali kehidupan sekulerisme dianggap tidak tepat bagi Indonesia karena seringkali dianggap terlalu mendewakan kehidupan duniawi, hedonis, dan melupakan masalah ketuhanan. Tapi jika ditelaah lebih dalam lagi bahwa sesungguhnya Tuhan akan meminta pertanggungjawaban umatnya secara perorangan dan bukan kolektif. Jadi apapun, baik buruk, yang dilakukan oleh seseorang itu adalah tanggung jawab pribadinya terhadap Tuhan, kecuali jika kemudian perbuatan tersebut berbenturan dengan hukum manusia maka negaralah yang harus turun tangan.
Sudah menjadi rahasia umum bahwa pemeluk agama minoritas sering kali mendapat tekanan dari pihak-pihak mayoritas di sebuah negara. Pembunuhan dan pembantaian bahkan menjadi dampak terburuk dari hal tersebut. Paling tidak akan terjadi kesulitan-kesulitan administratif dalam masalah kenegaraan, misalkan sulitnya memperoleh izin mendirikan rumah ibadah bagi kaum minoritas, padahal untuk kaum mayoritas rumah ibadah dapat ditemui di setiap wilayah-wilayah kecil. Belum lagi perundangan-undangan yang tidak memperbolehkan pernikahan beda agama, walaupun nilai cinta yang sesungguhnya adalah universal dan milik semua orang.
Bagi pihak mayoritas seringkali sekulerisme dianggap sebagai sebuah hal yang membahayakan bagi kehidupan beragama mereka. Namun bagi kaum minoritas sekulerisme menjadi berkah bagi mereka karena dapat menjadi menjadi benteng yang kuat akan kebebasan mereka dalam beragama. Ketakutan yang sering terjadi adalah karena sekulerisme berasal dari seorang agnostik yang bernama George Jacob Holyoake (1817-1906), seorang sarjana Inggris, sebagai sebuah gagasan alternatif untuk mengatasi ketegangan panjang antara otoritas agama dan otoritas negara di Eropa. Dengan sekularisme, masing-masing agama dan negara memiliki otoritasnya sendiri-sendiri: negara mengurusi politik sedangkan agama mengurusi gereja.
Mungkin sudah saatnya kita meninjau kembali keberadaan sekulerisme agar jangan sampai terjadi politisasi agama dan agamaisasi politik demi tercapainya tujuan kita semua untuk menjadi bangsa yang lebih baik dan juga lebih berarti di mata dunia.
