Antara Komunikasi Politik dengan Pemasaran Politik: Irisan, Persamaan dan Perbedaan

Definisi dari Komunikasi Politik


Komunikasi Politik terdiri dari 2 kata yaitu “komunikasi” dan “politik”. Ketika kedua kata tersebut digabungkan, Komunikasi Politik menurut Meadow dalam Nimmo (2004) didefinisikan sebagai “political communication referes to any exchange of symbols or messages that to a significant extent have been shaped by or have consequences for political system.” Dalam hal ini, Komunikasi Politik merupakan ilmu multi disipliner antara teori komunikasi dengan sebuah sistem politik. Politik di sini mempunyai dimensi yang beragam mulai dari politik internal sebuah partai, partai dengan masyarakat, sampai dengan negara dengan masyarakat. Komunikasi Politik, seperti juga disiplin komunikasi lainnya juga terdiri atas berbagai unsur Model Laswell yaitu: komunikator politik (siapa), pesan politik (berkata apa), khalayak politik (kepada siapa), media (melalui saluran apa), dan efek politik (bagaimana efeknya) (Nimmo, 1999:13-20). 


Definisi dari Pemasaran Politik


Pemasaran Politik terdiri dari 2 kata yaitu “pemasaran” dan “politik”. Ketika kedua kata tersebut digabungkan, Pemasaran Poltik menurut Lock dan Harris (1996) merujuk kepada “political marketing is concerned with communicating with party members, media and prospective sources of funding as well as the electorate” (Hal.21) sedangkan Wring (1997) mendefinisikan Pemasaran Politik sebagai “the party or candidate’s use of opinion research and environmental analysis to produce and promote a competitive offering which will help realise organisational aims and satisfy groups of electors in exchange for their votes.” Firmanzah (2008) mengatakan bahwa “penggunaan metode marketing dalam bidang politik dikenal sebagai pemasaran politik (political marketing).” Dalam hal ini dapat dikatakan bahwa dalam masa semakin tingginya tingkat persaingan pada dunia politik sehingga diperlukan strategi tertentu untuk dapat memenangkan persaingan tersebut. Seperti pada pemasaran komersil, maka pada Pemasaran Politik juga terdapat produsen (pelaku politik), produk (produk politik: Person, Party, Policy)  dan konsumen (electorate). 


Irisan Komunikasi Politik dengan Pemasaran Politik


Jika merujuk kepada definisi di atas tentang Komunikasi Politik dan Pemasaran Politik, maka dapat dikatakan bahawa irisan terjadi pada dunia politik. Baik ilmu komunikasi maupun ilmu pemasaran masuk ke dalam dunia politik dan berkembang sebagai kajian ilmu multi-disipliner. Jika dunia politik pada disiplin ilmu komunikasi dimaksudkan pada politik secara luas, termasuk di dalamnya adalah pemerintah dan media, maka pada ilmu pemasaran lebih fokus pada pelaku politik, produk politik dan electorate (para pemilih).


Persinggungan juga terjadi ketika di dalam Komunikasi Politik terdapat tujuan untuk mendapatkan kekuasaan melalui pemilu (baik legislatif maupun eksekutif), maka dibutuhkanlah Pemasaran Politik guna mewujudkan tujuan tersebut. Ketika makin tingginya persaingan pada dunia politik, maka sudah saatnya metode pemasaran dapat digunakan. Penggunaan konsep, strategi dan perangkat-perangkat pemasaran tak bisa lagi dihindari pada dunia politik. Karena pada dasarnya penggunaan ilmu pemasaran dalam komunikasi politik dapat menjadi jembatan antara partai atau kandidat dengan para pemilih. Dalam ilmu pemasaran dilihat bahwa kebutuhan dari konsumen adalah hal yang terpenting sehingga perlu diidentifikasi dan dicari cara bagaimana memenuhi kebutuhan tersebut, dalam hal ini dapat berbentuk policy atau kebijakan.


Sedangkan dalam proses Pemasaran Politik dibutuhkan sebuah proses Komunikasi Politik yang tepat guna dalam mewujudkan tujuannya. Bahwa keberhasilan sebuah Pemasaran Politik bisa ditentukan oleh efektivitas bentuk Komunikasi Politiknya. Dengan menggunakan teori-teori komunikasi maka dapat dipetakan strategi apa yang harus digunakan oleh komunikator dalam menyampaikan pesan politiknya kepada komunikan.


Perbedaan Komunikasi Politik dengan Pemasaran Politik


Kita dapat melihat perbedaan antara Komunikasi Politik dengan Pemasaran Politik dalam dua kajian; yaitu melalui kajian dari Ilmu Komunikasi dan kajian dari Ilmu Pemasaran. Hal ini dilakukan agar kita dapat melihat masalah ini secara holistik mengingat dua sub-disiplin tersebut merupakan kajian multi-disipliner.



Kajian Ilmu Komunikasi


Pada kajian ilmu komunikasi, dimensi Komunikasi Politik secara luas meliputi hubungan antara banyak elemen seperti pemerintah (eksekutif, legislatif & yudikatif), masyarakat sipil, partai politik, media bahkan pihak-pihak luar negeri. Pada kajian ini, Pemasaran Politik adalah bagian dari Komunikasi Politik.


Pada Model Laswell, kita akan bahas satu persatu unsur di dalamnya:
Komunikator; pada Komunikasi Politik bisa secara luas diartikan berbagai elemen Komunikasi Politik. Komunikasi Politik yang bersifat dua arah juga bisa menjadikan, misalkan, Pemerintah yang awalnya merupakan komunikator politik, bisa menjadi komunikan pada saat lain. Namun  pada Pemasaran Politik, komunikator terbatas kepada para pelaku politik yang akan ikut dalam pemilu seperti partai atau kandidat. Pada Pemasaran Politik, bukan elemen lain dalam Komunikasi Politiklah yang menjadi komunikator.
Pesan; pada Komunikasi Politik, pesan bisa diartikan secara luas. Pesan dapat merupakan imbauan pemerintah kepada masyarakat, masyarakat kepada pemerintah dan bahkan masyarakat kepada masyarakat. Konten pesannya pun beragam mulai dari sosialisasi kebijakan sampai opini pribadi yang dilontarkan melalui media tertentu. Pada Pemasaran Politik, seperti pada Pemasaran Komersil, pesan diartikan lebih sempit. Konten pesan biasanya berupa promise dari kandidat yang ditawarkan melaui berbagai macam rencana kebijakan. Dalam hal ini yang menyampaikan pesan adalah partai atau kandidat. Dari pesan tersebut, electorate (para pemilih) akan mempunyai alasan kenapa partai atau kandidat tersebut harus dipilih. Dalam bahasa Pemasaran Komersil sering disebut dengan reason to believe.
Khalayak; pada Komunikasi Politik yang dimaksud dengan khalayak atau komunikan bisa sangat luas. Bisa masyarakat sipil, NGO dan bahkan pemerintah, ketika memang pesan ditujukan untuk mereka. Pada Pemasaran Politik, yang dimaksud dengan khalayak adalah electorate atau para pemilih.
Media; pada Komunikasi Politik yang dimaksud dengan media adalah media massa. Melalui media tersebut pesan politik disampaikan oleh komunikator kepada komunikan. Sedangkan pada Pemasaran Politik, media bisa berarti media massa namun bisa juga melalui perwakilan langsung atau tokoh/kelompok yang berpengaruh terhadap nilai-nilai di sebuah daerah. Hal ini dalam Pemasaran Politik dikenal dengan strategi Push, Pull atau Pass Political Marketing.
Efek; pada Komunikasi Politik yang dimaksud dengan efek dari komunikasi bisa dilihat secara luas seperti civic education. Dalam hal ini misalnya, ketika pemerintah mengeluarkan sebuah kebijakan atau peraturan baru, maka sosialisasi kebijakan tersebut kepada masyarakat bertujuan untuk menghasilkan efek masyarakat yang aware dan menjalankan kebijakan tersebut. Sedangkan pada Pemasaran Politik lebih sempit cakupannya. Efek yang ingin dihasilkan berupa electorate yang aktif dalam pemilu dan memilih kandidat tertentu. Sedikit lebih luas lagi, dalam Pemasaran Politik juga ingin dihasilkan efek bahwa partai atau kandidat menjadi naik citra dan popularitasnya.


Dari penjelasan di atas dapat dilihat bahwa dalam kajian ilmu komunikasi, Pemasaran Politik merupakan bagian dari Komunikasi Politik. Pemasaran Politik digunakan dalam konteks dan tujuan yang lebih sempit. Sehingga dapat dikatakan bahwa semua kegiatan Pemasaran Politik merupakan bagian dari kegiatan Komunikasi Politik sedangkan ada bagian lain dari Komunikasi Politik yang bukan merupakan kegiatan Pemasaran Politik.


Kajian Ilmu Pemasaran


Pada kajian ilmu pemasaran, Pemasaran Politik merupakan perluasan dari ilmu pemasaran yang memperluas cakupan studinya menjadi: [1] Pemasaran komersil/konvensional, [2] Pemasaran sosial, [3] Pemasaran politik (sebagai perluasan dan pendalaman dari pemasaran sosial). Pada dasarnya, dengan cakupan sempit Pemasaran Politik maka juga terdapat tiga hal yang juga ada pada pemasaran komersil dan pemasaran sosial yaitu: Produsen, Produk dan Konsumen. Seperti dalam dimensi komersil, maka pada dunia politik juga dikenal dengan persaingan. Bahkan semenjak politik itu ada, persaingan juga telah ada. Persaingan terjadi untuk memperebutkan suara dari electorate (para pemilih) dan membuat mereka memilih partai atau kandidat tertentu. Peran Pemasaran Politik tidak hanya sebatas untuk membuat electorate memilih partai atau kandidat tertentu, tapi juga untuk membangun loyalitas mereka. Dalam hal ini seringkali terjadi komunikasi dua arah antara partai/kandidat sebagai produsen dengan electorate sebagai konsumen melalui umpan-balik (feedback). Seperti juga pada pemasaran komersil, dibutuhkan umpan-balik agar dapat mengetahui bentuk apa yang ideal menurut kebutuhan dari konsumen. Hubungan dua arah ini menghasilkan sebuah hubungan jangka panjang yang bersifat relasional dan tidak hanya bersifat transaksional yang sementara.


Pemasaran Politik sendiri mempunyai tiga cakupan dimensi yaitu: l (Political Marketing as Party Management), luas dan diperluas (policy marketing). Dalam hal ini kita fokus kepada dimensi Pemasaran Politik secara luas di mana seperti disebutkan di atas terdapat tiga komponen utama yaitu produsen, produk dan konsumen. Yang dimaksud dengan produsen adalah partai atau kandidat tertentu yang akan mengikuti pemilu. Produk adalah Person, Party, Policy yang dibungkus melalui Presentation dan terakhir konsumen adalah para memilih atau electorate.


Seperti pada pemasaran komersil, agar konsumen tau produk apa yang dihasilkan oleh produsen maka dibutuhkanlah sebuah proses komunikasi. Produsen melakukan kegiatan komunikasi kepada konsumen tentang apa produk yang dihasilkannya. Bentuk komunikasi yang efektif akan memberikan hasil yang maksimal. Dalam hal pemasaran komersil maka konsumen akan tertarik dengan produk lalu membelinya maka dalam Pemasaran Politik, konsumen atau electorare akan tertarik oleh produk-produk politik yang dihasilkan oleh produsen dan kemudian memilihnya melalui pemilu.


Di dalam Pemasaran Politik, maka proses Komunikasi Politik dari produsen kepada konsumen inilah yang disebut dengan Presentation. Melalui Komunikasi Politik dihadirkan produk dari produsen politik kepada konsumen yang berupa Person, Party maupun Policy. Jika Komunikasi Politik tidak mampu ‘membungkus’ produk melalui Presentation atau kemasan yang menarik, maka produk yang baik tidak akan ter-deliver pada konsumen dan menjadi hal yang sia-sia. Namun sebaliknya jika produk yang buruk ‘dibungkus’ dengan Presentation yang menarik maka hal itu akan menjadi pencitraan belaka. Konsumen akan sadar di kemudian hari dan kecewa. Tidak akan terjadi hubungan jangka panjang yang bersifat loyalitas dan relasional seperti pada tujuan pemasaran, namun hanya akan terjadi transaksional belaka.


Dari penjelasan di atas dapat dilihat bahwa Komunikasi Politik merupakan sebuah proses penting dalam Pemasaran Politik dilihat dari kajian ilmu pemasaran. Bahwa tujuan dari Pemasaran Politik membutuhkan Komunikasi Politik yang efektif untuk mewujudkan tujuannya.

MEDIA MASSA DAN ANAK-ANAK DI INDONESIA “Penggunaan Model Anak-Anak pada Iklan Televisi di Indonesia”

Periklanan: Sebuah Elemen Komunikasi dalam Proses Branding.

            Periklanan saat ini sedang mendapat sorotan tajam semenjak aspek informasi menjadi wacana penting dalam bisnis, terutama dalam proses membangun merek atau branding. Kegiatan periklanan yang efektif dipandang mampu mempengaruhi kecenderungan mengkonsumsi dalam masyarakat. Tindakan mengkonsumsi secara berulang (repeat buying) adalah salah satu tujuan dalam pemasaran. Periklanan yang efektif juga akan mengubah pengetahuan publik mengenai ketersediaan dan karakteristik sebuah produk (product knowledge). Seharusnya elastisitas permintaan produk akan sangat dipengaruhi aktivitas periklanan.

            Dalam setiap iklan, selalu ditentukan terlebih dahulu target audience-nya. Menurut McQuail, yang dimaksud dengan massa merupakan kolektivitas tanpa bentuk (McQuail, 2005:57), yang di dalamnya termasuk khalayak televisi dan radio. Namun untuk sebuah iklan, massa tersebut harus dikelompokkan lagi menjadi segmentasi sebelum dijadikan targeting. Rhenald Kasali mengatakan bahwa segmentasi adalah suatu strategi untuk memahami struktur pasar dan targeting adalah persoalan bagaimana memilih, menyeleksi dan menjangkau pasar (Kasali 1998:48). Dalam hal komunikasi, maka yang dimaksud pasar adalah audience ataulah khalayak. Maka yang disebut dengan target audience adalah sasaran khalayak tertentu yang ingin dijangkau oleh pengiklan dengan cara tertentu dalam suatu kampanye iklan (Santosa, 2002:105).

           

Periklanan: Kapitalisme Duri Lunak

            "Pemirsa, jangan ke mana-mana, kami akan kembali setelah pesan­pesan berikut". Pesan tersebut tidak asing lagi bagi para pemirsa televisi. Tak lama kemudian lewat televisi tampil lagi satu atau beberapa tayangan iklan suatu produk. Secara sengaja maupun tidak disengaja, kita setiap saat dibanjiri iklan lewat media televisi, radio, surat kabar, majalah, ataupun media-media lainnya; dan tampaknya, iklan telah menjadi bagian dalam kehidupan kita, bukan saja monopoli kaum urban tapi juga telah mencapai pelosok pedesaan.

Kata iklan (advertising) berasal dari bahasa Yunani, yang artinya kurang lebih adalah 'menggiring orang pada gagasan'. Adapun pe­ngertian iklan secara komprehensif adalah "semua bentuk aktivitas untuk menghadirkan dan mempromosikan ide, barang, atau jasa secara nonpersonal yang dibayar oleh sponsor tertentu..." Secara umum, iklan berwujud penyajian informasi nonpersonal tentang suatu produk, merek, perusahaan, atau toko yang dijalankan de­ngan kompensasi biaya tertentu. Dengan demikian, iklan merupa­kan suatu proses komunikasi yang bertujuan untuk membujuk atau menggiring orang untuk mengambil tindakan yang mengun­tungkan bagi pihak pembuat iklan.

Periklanan dipandang sebagai media yang paling lazim diguna­kan suatu perusahaan (khususnya produk konsumsi/consumer goods) untuk meng­arahkan komunikasi yang persuasif pada konsumen. Iklan dituju­kan untuk mempengaruhi perasaan, pengetahuan, makna, keper­cayaan, sikap, dan citra konsumen yang berkaitan dengan suatu produk atau merek. Tujuan ini bermuara pada upaya mempenga­ruhi perilaku konsumen dalam membeli. Meskipun tidak secara langsung berdampak pada pembelian, iklan menjadi sarana untuk membantu pemasaran yang efektif dalam menjalin komunikasi antara perusahaan dan konsumen, dan sebagai upaya perusahaan dalam menghadapi pesaing. Kemampuan ini muncul karena ada­nya suatu produk yang dihasilkan suatu perusahaan. Bagaimana­pun bagusnya suatu produk, jika dirahasiakan dari konsumen maka tidak ada gunanya. Konsumen yang tidak mengetahui keberadaan suatu produk tidak akan menghargai produk tersebut sehingga tidak akan membelinya.

Menurut Frank Jefkins kehidupan dunia modern saat ini sa­ngat bergantung pada iklan (Advertising, 1997:2). Tanpa iklan, para produsen dan distri­butor tidak akan dapat menjual barangnya. Sedangkan di sisi lain, para pembeli tidak akan mempunyai cukup informasi mengenai produk-produk barang dan jasa yang tersedia di pasaran.

Iklan Televisi: Dunia Khayal dalam Layar Kaca

            Semenjak televisi dipasarkan pertama kalinya pada tahun 1930, dunia larut ke dalam sebuah realitas yang terkungkung di dalam sebuah layar kaca. Kata "televisi" merupakan gabungan dari kata tele (τῆλε, "jauh") dari bahasa Yunani dan visio ("penglihatan") dari bahasa Latin. Sehingga televisi dapat diartikan sebagai telekomunikasi yang dapat dilihat dari jarak jauh. Walaupun iklan telah ada di media cetak lebih dari 100 tahun lalu, televisi baru mulai digunakan sebagai media penayangan iklan pertama kali pada tahun 1941. Tahun itu menjadi tahun pertama mengudaranya siaran televisi komersial. Perusahaan Bulova Watch Company menjadi perusahaan yang pertama kali iklannya ditayangkan di televisi dan membayar sekitar sembilan dolar.

            Keunggulan televisi sebagai media massa berbasis audio visual membuat perkembangan teknologi periklanan semakin meningkat. Selama beberapa dekade, televisi menjadi media massa yang hebat dengan jangkauan yang luas. Televisi yang awalnya hanya ada di rumah-rumah, kini juga telah tersedia di berbagai tempat umum. Hal ini membuat orang rata-rata menonton televisi selama empat jam sehari (Roman, 2003:105).

            Dalam kajian semiotika komunikasi, iklan televisi dapat dikaji melalui sistem tanda dalam iklan. Iklan televisi menggunakan sistem tanda yang terdiri atas lambang, baik yang verbal maupun yang berupa ikon (Sobur, 2004:116). Iklan televisi mempunyai 3 jenis pesan yaitu: (1) pesan linguistik (semua kata dan kalimat dalam iklan); (2) pesan ikonik yang terkodekan (konotasi yang muncul dalam gambar iklan—yang hanya berfungsi jika dikaitkan dengan sistem tanda yang lebih luas dalam masyarakat), dan (3) pesan ikonik yang terkodekan (denotasi dalam gambar iklan) (Cobley & Jansz, 1999:47-48)

            Walau pada awalnya iklan televisi lebih banyak bersifat testomonial, maka seiring dengan berkembangnya teknologi dan kreativitas, iklan televisi telah berubah bentuk menjadi sebuah film dengan durasi yang sangat pendek (30 atau 60 detik). Dramatisasi pada iklan televisi bertujuan tidak hanya untuk membuat khalayak membeli produk yang diiklankan, melainkan juga menghibur dan mepermainkan sisi emosional dari khalayak. Yang kemudian terjadi adalah iklan televisi telah menjadi lebih dari sekedar informasi produk, melainkan berubah menjadi dunia khayal tersendiri dalam layar kaca. Dengan durasinya yang singkat, iklan televisi diharusnya mampu menarik perhatian khalayaknya secara cepat pula melalui kelebihan audio visualnya.

            Dalam waktu yang cepat, iklan televisi dengan berbagai macam kelebihannya menjadi primadona para pemasar untuk memasarkan produk-produknya melalui iklan televisi. Di Indonesia yang mempunyai penduduk 240 juta orang, kebanyakan setiap rumah tangga telah memiliki satu pesawat televisi. Iklan televisi yang beredar dalam setahun lebih dari 1000 iklan dan memakan biaya penayangan Rp 38 triliun. Selain dianggap mahal, iklan televisi juga dianggap sebagai penyebab ketidakteraturan (clutter) dalam persaingan. Para konsumen menganggap bahwa televisi merupakan media yang paling kacau (clutter) dari semua media iklan (Shimp, 2000:530).

Penggunaan Model Anak-Anak pada Periklanan

            Tak jarang dalam mencapai tujuan-tujuannya, periklanan juga menggunakan opinion leader sebagai model iklan yang merupakan salah satu bentuk kreativitasnya. Di Indonesia, opinion leader ini sering dikategorikan sebagai selebriti ataupun politisi. Pada bagian penjelasan Etika Pariwara Indonesia disebutkan bahwa yang dimaksud dengan model ialah seseorang yang memainkan peran atau mencerminkan suatu peran dalam iklan. Peran ini dapat berupa gambar, foto, suara, tandatangan, maupun atribut lainnya yang dikenal publik, ataupun gabungan dari antaranya (EPI, 2005:52).

            Mungkin para pengiklan dan pembuat iklan, berusaha keluar dari clutter-nya televisi dengan menggunakan berbagai cara dan kreativitas. Salah satunya dengan menggunakan model anak-anak. Penggunaan model anak-anak ini tidak hanya terjadi di produk-produk untuk anak-anak, namun juga untuk produk-produk dewasa.

            Untuk produk anak-anak, iklan televisi yang paling sering menggunakan model anak-anak adalah jenis produk susu formula dan makanan ringan (snack). Jenis produk ini memang sangatlah potensial dan efektif jika menggunakan model anak-anak. Selain anak-anak sebagai khalayak akan tertarik, orangtua juga seringkali merasa gemas dengan akting dan gaya dari model anak-anak ini yang dalam kajian semiotika dapat ditangkap melalui pesan-pesan ikonik gambar-gambar iklan televisi. Namun di luar iklan yang memang berhubungan dengan anak-anak sebagai target market-nya, penulis mengamati, XL sebagai provider telekomunikasi juga telah membuat iklan tevisi dengan model anak-anak Baim pada beberapa seri iklan televisinya. Tercatat tak kurang dari 5 iklan televisi XL yang diperankan oleh Baim.

            Secara target market, kita dapat melihat bahwa XL tidak ditargetkan untuk anak-anak dan memang bukan produk untuk anak-anak, apalagi yang seusia dengan Baim. Sebuah buku yang berjudul Brand Child menyebutkan bahwa, walau sebuah merek tidak ditargetkan untuk anak-anak, namun menurut penelitian yang dilakukan bahwa anak-anak tertarik dengan merek yang ditujukan untuk orang dewasa (Lindstrom, 2000:62). Sekitar 70% anak laki-laki tertarik dengan merek-merek mobil dan sekitar 77% anak perempuan tertarik dengan merek-merek fashion. Walaupun anak-anak belum mempunyai kemampuan membeli (masih mendapatkan uang dari orangtua mereka), namun anak-anak bisa menggunakan rengekan (pester power) mereka untuk mendapatkan keinginan mereka. Ada kemungkinan XL melihat perlunya me-maintain anak-anak sebagai prospek target market mereka nantinya setelah dewasa.

            Dengan semakin banyak dan semakin mudanya usia anak-anak yang menggunakan telepon selular, mungkin pula XL telah menjadikan anak-anak sebagai target market mereka. XL juga melihat bahwa anak-anak mempunyai keterikatan dengan televisi karena menurut penelitian bahwa anak-anak tiga kali lebih mungkin mengingat merek yang mereka lihat di televisi (Lindstrom, 2000:69). Anak-anak terikat dengan televisi dengan cara seperti ini:

Þ    Televisi adalah bagian terpenting dalam hidup mereka—tolak ukur yang dipakai untuk menilai media lain. 85% dari anak-anak sangat suka menonton televisi;

Þ    Anak secara aktif memperhatikan apa yang mereka lihat di televisi dan menyerap lebih banyak detil dibanding orang dewasa—bahkan dari iklan yang tidak ditujukan untuk mereka;

Þ    Anak-anak memang menyukai iklan. Mereka dua kali lebih mungkin menyatakan menikmati dibanding orang dewasa;

Þ    Kehidupan mereka lebih tidak berantakan dibandingkan orang dewasa. Belanja dan memilih merek adalah pengalaman yang menyenangkan, bukan tugas.

Seperti disebutkan sebelumnya bahwa televisi mempunyai keunggulan secara audio visual. Terlebih untuk anak-anak televisi memiliki keunggulan lainnya seperti:

Þ    Televisi mengirimkan pesan dengan cara mengkombinasikan elemenvisual yang sangat penting bagi dunia anak, dengan suara dan musik yang menyenangkan;

Þ    Televisi adalah pengalaman berbagi yang menyenangkan. Anak-anak bisa duduk bersama teman mereka dan mengomentari pertunjukkan;

Þ    Sebagai media penyiaran, televisi relatif mempermudah meraih anak-anak dan orangtua dengan saluran komunikasi yang sama.

Dari penjelasan di atas dapat dilihat betapa kehebatan televisi menyampaikan pesan guna mencapai tujuan-tujuan para pemasar. Walau tidak ditujukan untuk anak-anak, XL sebagai provider telekomunikasi mulai membangun keterikatan dengan anak-anak sebagai generasi mendatang.

            Penggunaan Baim dalam iklan televisi XL tentu tidak hanya menarik perhatian dari orang dewasa (sebagai target market dari XL) melainkan juga menarik perhatian dari anak-anak. Dalam iklan televisi XL versi Tebak-tebakan malah bukan hanya Baim yang menjadi model anak-anak, melainkan semua modelnya adalah anak-anak (jumlahnya ada 8 orang termasuk Baim). Dari ceritanya juga berkisah tentang tebak-tebakan yang biasanya memang merupakan permainan dari anak-anak.

            Baim sebagai model anak-anak, pada setiap versi iklan televisi XL seorang yang meng-endorse penggunaan XL seakan-akan ia adalah seorang dewasa yang mengerti isi dari pesan yang ia endorse.

Masalah Etika dalam Periklanan

            Peran iklan dalam masyarakat telah diperdebatkan selama bertahun-tahun. Iklan dianggap para pembuatnya amat bertanggung jawab terhadap segala kejadian baik di dalam hidup dan dikritik lawan mereka sebagai penyebab sebagian besar hal yang buruk. Menurut Sumantri, iklan dapat dilihat menurut 3 perspektif atau sudut pandang yaitu: pembuat iklan, ahli mitos dan khalayak/pemirsa (Sumantri, 2001: 185-187).

            Dari perspektif khalayak (dewasa), iklan seringkali dianggap tidak jujur dan menipu. Penipuan dianggap terjadi ketika sebuah iklan salah merepresentasikan sebuah produk, dan konsumen mempercayainya sebagai representasi yang benar. Khalayak sasaran dengan segala keterbatasan pengetahuannya menangkap apa yang direpresentasikan dalam iklan sebagai sebuah realitas. Apalagi jika hal tersebut dilihat oleh khalayak non-sasaran yang mungkin akan mempunyai persepsi yang lebih berbeda.

            Iklan juga sering dituduh bersifat manipulatif. Kritik ini ditunjukkan karena iklan mempunyai kekuatan mempengaruhi orang untuk berperilaku tidak umum, atau melakukan sesuatu yang tidak akan mereka lakukan jika tidak ditunjukkan oleh iklan. Kata bawah sadar (subliminal) mengacu pada rangsangan di tingkat bawah ambang kesadaran (awareness). Perspektif khalayak menganggap bahwa metode-metode subliminal inilah yang dipakai para pembuat iklan dalam membuat iklan mereka (Shimp, 2000:484). Selain dua hal di atas, masih ada lagi beberapa tuduhan masyarakat (sebagai khalayak iklan) yang negatif terhadap iklan.

            Karena banyak sekali hal-hal yang dituduhkan massa terhadap etika dalam periklanan, maka para pelaku industri periklanan membuat sebuah aturan-aturan dan kode etik tertentu yang mengatur hal-hal yang berhubungan dengan etika di industri periklanan. Di Indonesia pada tanggal 17 September 1981, diikrarkan Tata Krama dan Tata Cara Periklanan Indonesia (TKTCPI), sebuah kitab yang berisi aturan main tentang etika dalam industri periklanan di Indonesia. Seiring dengan berkembangnya waktu, terjadi banyak perubahan yang membuat TKTCPI ini menjadi kurang sesuai dan relevan lagi dipakai dalam kegiatan industri. Maka pada tahun 2002, diperkenalkanlah Etika Pariwara Indonesia (EPI) yang kemudian direvisi beberapa kali sehingga menghasilkan format final pada taggal 1 Juli 2005. Disebutkan bahwa EPI masih mungkin terjadi perubahan atau revisi yang diakibatkan oleh berubahnya teknologi dan industri periklanan.

            Sayangnya, EPI yang dimaksudkan oleh Dewan Periklanan Indonesia sebagai aturan main industri periklanan malah sering kali dilanggar oleh anggota PPPI. Dalam kasus iklan televisi XL dapat dilihat pelanggaran dilakukan berulang kali dalam beberapa iklan televisi. Ada beberapa pelanggaran yang dilakukan oleh XL dalam Tata Krama EPI. Pelanggaran tersebut adalah sebagai berikut:

3. Pemeran Iklan

            3.1 Anak-anak

                        3.1.1 Anak-anak tidak boleh digunakan untuk                              mengiklankan produk yang tidak layak dikonsumsi oleh anak-anak, tanpa didampingi orang dewasa.

                        3.1.3 Iklan tidak boleh menampilkan anak-anak sebagai                                 penganjur bagi penggunaan suatu produk yang bukan untuk anak-anak.

Selain menyalahi EPI, ternyata iklan XL tersebut juga menyalahi UU RI NO. 32 TAHUN 2002 TENTANG PENYIARAN Pasal 46 ayat 4.e. yang berbunyi: “Siaran iklan niaga dilarang melakukan: eksploitasi anak dibawah usia 18 tahun.” Walau masih dapat dipertentangkan, arti dari kata “eksploitasi” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah: (2) pemanfaatan untuk keuntungan sendiri; pengisapan; pemerasan (tt tenaga orang): -- atas diri orang lain merupakan tindakan yg tidak terpuji.

            Tampaknya iklan televisi XL tidak hanya melanggar sekali namun berkali-kali dan sistematis karena bisa dikatakan iklan tersebut dalam satu kesatuan payung thematic campaign. Namun kejadian tersebut seperti dianggap lalu, bukan hanya oleh masyarakat yang mungkin belum tau tentang EPI, namun juga oleh pihak-pihak yang berkepentingan di dalam industri periklanan itu sendiri seperti PPPI dan DPI.

            Penulis merasa prihatin dengan kondisi tersebut karena jika tidak adanya sanksi yang tegas bagi pelanggar EPI (bahkan UU Penyiaran), bukan tak mungkin akan terjadi kasus yang serupa di masa mendatang. Bahwa kita semua harus menjalankan aturan main dan beretika dalam menjalankan bisnis apapun. Apalagi mengingat sebuah iklan ditayangkan pada media massa yang dilihat oleh masyarakat luas. Jika hal ini diteruskan, tampaknya periklanan harus siap untuk menerima kritik-kritik lebih tajam lagi di masa mendatang. Alih-alih membuktikan bahwa kritik sebelumnya tidaklah benar, malah akan membuat orang semakin anti dan menolak iklan.

            Peraturan dan etika yang dibuat dalam EPI tentu tidaklah dibuat tanpa ada alasan dan tujuannya. Maka dari itu, saya menghimbau kepada semua praktisi periklanan agar kembali kepada peraturan dan etika dalam setiap pekerjaannya. Kreativitas bukanlah alasan untuk melanggar peraturan dan etika tersebut. Kreativitas harusnya bisa lahir dan tercipta dalam segala bentuk peraturan yang beretika, karena itulah kreativitas yang sesungguhnya.

*****

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Cobley, Paul dan Litza Jansz. Introducing Semiotics, New York: Icon Books – Totem Books, 1999

Jefkins, Frank. Advertising, Edisi Ketiga, London: Pitman Publishing, 1994

Kasali, Rhenald. Membidik Pasar Indonesia: Segmentasi, Targeting, Positioning, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1998

Lindstrom, Martin., dan Patricia B. Seybold. BrandChild, London: Kogan Page Limited, 2000

McQuail, Denis. McQuail’s Mass Communication Theory, London; SAGE Publications Ltd, 2005

Roman, Kenneth., et.al. How To Advertise, New York: St. Martin's Press, 2005

Santosa, Sigit. Advertising Guide Book, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2001

Shimp, Terence A. Periklanan Promosi, Aspek Tambahan Komunikasi Pemasaran Terpadu, Jakarta: Erlangga, 2003

Sobur, Alex. Semiotika Komunikasi. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2004

Sumantri-Zaimar, Okke Kusuma. Ideologi dalam Pariwara, Yogyakarta: Yayasan bentang Budaya, 2001

Sutherland, Maz., dan Alice K. Sylvester. Advertising and The Mind of the Consumer, London: Kogan Page Limited, 2000

Sutojo, Siswanto., dan Friz Kleinsteuber, Strategi Manajemen Pemasaran, Edisi Pertama, Jakarta: Damar Mulia Pustaka, 2002

Trisnanto, Adhy. Cerdas Beriklan, Yogyakarta: Galangpress, 2007

Wibowo, Wahyu. Sihir Iklan, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2001

Widyatama, Rendra. Bias Gender Dalam Iklan Televisi, Yogyakarta: Media Pressindo, 2006

Peraturan:

Dewan Pers Indonesia. ETIKA PERIKLANAN INDONESIA: Tata Krama dan Tata Cara Periklanan Indonesia, Jakarta: 2005

Internet:

http://www.youtube.com

Sudah siapkah kita berdemokrasi?

Mengamati kasus demokrasi versi monarki yang digulirkan oleh SBY sangatlah menarik. Kasus yang bermula dari ucapan SBY yang mengatakan bahwa dalam negara demokrasi tak seharusnya ada sistem monarki pada Jumat 26 Nopember 2010 yang lalu kian bergulir menjadi isu-isu hangat bahkan sampai kepada isu referendum Yogyakarta. Namun saya tak ingin ikut terbawa pada hal tersebut. Saya malah lebih tertarik mengamati bagaimana sebenarnya sistem monarki yang ada di Indonesia mulai dari jaman kerajaan, jaman penjajahan sampai kepada jaman kemerdekaan.


Menurut wikipedia, Monarki berasal dari bahasa Yunani monos (μονος) yang berarti satu, dan archein (αρχειν) yang berarti pemerintah. Dapat dikatakan bahwa monarki merupakan sejenis pemerintahan yang dipimpin oleh seorang penguasa monarki. Menurut wikipedia pula, bahwa penguasa monarki (Inggris: monarch) adalah seorang kepala negara yang jabatannya biasanya diwariskan dan memerintah seumur hidup. Namun menurut saya, sistem monarki ini tak hanya lekat ciri khasnya di masalah pemerintahan negara saja. Jika dikembangkan, sistem ini bisa terlihat dari kondisi sosio-kultural sebuah bangsa. Mari kita lihat satu-persatu.


Pertama, Indonesia, yang sebelum penjajah Eropa datang ke nusantara pada abad ke-16 merupakan bangsa yang memang menganut sistem monarki. Sistem monarki ini terdapat di seluruh kerajaan di nusantara. Siapa yang tak kenal dengan kebesaran Kerajaan Sriwijaya, Majapahit dan juga Mataram. Semuanya itu bisa dibilang sukses menjalankan sistem monarki dan membuat rakyat sejahtera, bahkan mampu mengembangkan wilayah kekuasaan sampai keluar nusantara. Sampai kemudian datang Portugis dan Belanda, yang keduanya juga menganut sistem monarki pada pemerintahannya. Lagi-lagi nusantara diharuskan menjalankan sistem ini. Dan yang terakhir saudara tua Asia, Jepang, datang menjajah kita. Ternyata Jepang pun menganut sistem monarki pula. Sejarah berlanjut... Sampai saat ini, ternyata negara-negara bekas penjajah kita pun masih mempertahankan sistem monarki ini walau cuma sebatas simbol belaka karena untuk pemerintahan tak lagi dipegang oleh raja namun oleh perdana menteri.


Kedua, merdekanya Indonesia sebagai negara republik ternyata masih tetap terasa kental nuansa monarkinya yang terlihat dari munculnya tokoh-tokoh nasional yang dianggap sebagai 'raja' oleh para pendukungnya. Mulai dari tokoh nasionalis seperti Soekarno sampai tokoh agama seperti KH Hasyim Asyarie dan KH Ahmad Dahlan. Tak bisa dipungkiri bahwa dinasti Soekarno dan Wahid masih sangat lekat di hati rakyat Indonesia masa kini walau sudah semakin memudar pengkultusannya. Di PDIP kita bisa melihat bahwa yang namanya ketua umum (sampai saat ini) tak bisa tidak haruslah Megawati yang masih membawa nama dinasti Soekarno. Sampai pertikaian PKB Alm. Gus Dur dengan PKB Muhaimin juga nuansa dinasti Wahid masih sangat kental dan menjadi modal 'jualan' politik partai tersebut. Sekali lagi kita lihat bahwa sistem monarki ternyata memang dekat dengan kondisi sosio-kultural bangsa Indonesia.


Ketiga, walau Soeharto merupakan presiden terpilih melalui MPR tapi tak dapat dipungkiri bahwa gaya pemerintahannya selama 32 tahun sangatlah bersifat monarki. Kata-katanya dapat dikatakan sebagai hukum. Semua orang-orang terdekatnya harus segera melaksanakannya. Sialnya, seringkali 'titah raja' ini malah dilebih-lebihkan oleh para pelaksana hariannya yang membuat nuansa 'monarki' Soeharto menjadi lebih terasa kental di kalangan rakyat biasa. Seperti gaya pemerintahan monarki, kita bisa melihat bahwa anak, keluarga dan kerabat dekat Soeharto juga mempunyai kekuasaan secara de facto walau secara de jure tak pernah tertuliskan. Hal ini bisa kita liat dari sebutan masyarakat kepada keluarga Soeharto dengan sebutan keluarga Cendana, yang merujuk kepada lokasi tempat tinggal pribadi mantan presiden RI ini. Kita bisa lihat bahwa dalam kondisi sebagai negara demokrasi pun, pada era orde baru ternyata Indonesia masih lekat dengsan sistem monarki.


Keempat, era reformasi bergulir, presiden dipilih langsung oleh rakyat. Awalnya kita berharap bisa belajar berdemokrasi dengan lebih baik pada era ini. Namun lagi-lagi saya melihat sistem monarki masih sangat kental dalam perpolitikan di Indonesia. Lihat saja PAN, partai yang berdiri di awal era reformasi masih saja tak bisa lepas dari bayang-bayang seorang Amien Rais. Bahkan ketika seorang Amin Rais mengatakan bahwa ia sudah tak ingin ikut campur pada partai, masih saya seorang ketua umum baru terpilih atas 'restunya'.  Aroma monarki juga tercium di Partai Demokrat. Walau SBY tak pernah menjadi ketua umum, namun ia selalu menjabat sebagai ketua dewan pembina. Jabatan yang sampai periode ini tidak tergoyahkan. Belum lagi isu tentang keharusan mendapat 'restunya' untuk mencapai posisi ketua umum Partai Demokrat. Walau UUD mengatur bahwa presiden hanya bisa dipilih maksimal sebanyak 2 kali, namun tak urung berhembus isu bahwa SBY mempersiapkan Ibu Negara sebagai calon penggantinya pada pemilu 2014. Dan jangan lupa bahwa Ibas, putra kedua SBY saat ini masuk di dalam posisi strategis partai walau harus dibuktikan lebih lanjut kepiawaiannya. Aroma monarki di politik pusat juga ternyata menyebar ke daerah-daerah. Tak sedikit kepala daerah yang kemudian mencalonkan istrinya sebagai kepada daerah selanjutnya. Atau seorang kepala daerah mendukung pencalonan adiknya untuk menjadi kepala daerah tingkat II yang masuk di dalam wilayah kekuasaannya.


Melihat kondisi politik dan sosio-kultural di atas saya mengamati bahwa sistem monarki masih dekat sekali dengan bangsa ini yang mengaku sebagai negara berdemokrasi. Jika memang demikian, mengapa kita seakan-akan alergi dengan sistem monarki tersebut dan selalu menyebut-nyebut negara demokrasi? Atau sesungguhnya pertanyaan yang lebih pahit kepada bangsa ini perlu ditanyakan: sudah siapkan kita untuk berdemokrasi?

Kemacetan Jakarta, Dosa Bersama

Membaca tulisan dari Widianto H Didiet tentang sterilisasi busway, membuat saya tergelitik untuk menulis hal yang sama dari sudut pandang saya. Mungkin saya orang yang sangat menyambut baik sterilisasi busway tersebut dan merasa senang karena akhirnya doa saya dikabulkan. Sudah sejak lama saya gerah dengan masuknya kendaraan lain ke lajur busway, mulai dari motor, mobil pribadi, angkutan umum sampai mobil dinas menteri.

Dari semua koridor busway yang ada, lajur di Jl. Sudirman menurut saya paling sukses melakukan sterilisasi tersebut. Bahkan sejak dari awal ada, lajur itu nyaris tidak pernah dimasuki kendaraan lain, meskipun jam operasional busway telah lewat. Bandingkan dengan koridor lain yang semua kendaraan berebut masuk ke "lajur eksklusif" tersebut.

Busway memang dikeluhkan oleh para pengendara kendaraan pribadi menjadi biang kemacetan di Jakarta dengan memakai sebagian dari lajur mereka. Padahal, tujuan utama dari busway adalah mengkonversi pengguna kendaraan pribadi untuk naik busway itu sendiri. Alih-alih naik busway, pengendara pribadi malah memilih masuk ke lajur busway dengan kendaraan pribadinya sendiri.

Mari kita berandai-andai... Menurut data dari Dinas Perhubungan DKI jumlah mobil di Jakarta mencapai 2,2 juta unit sedangkan motor 3,5 juta unit. Kendaraan umum mencapai 860 ribu unit mungkin itu telah termasuk unit TransJakarta. Andai saja setengah dari pengendara mobil dapat dikonversikan menggunakan kendaraan umum dan jumlah kendaraan umum ditambah menjadi 1,5 juta unit, maka kemacetan dapat berkurang. Berkumpulnya para pekerja Jakarta di titik-titik tertentu memang masih akan menimbulkan kemacetan, tapi paling tidak akan bisa dikurangi.

Masalahnya ialah adakah kemauan dari pengendara mobil untuk kemudian pindah ke angkutan umum? Masalah kemacetan bukan hanya masalah Pemprov DKI, tapi perlu semua elemen masyarakat untuk membantu menyelesaikannya. Bagaimana bisa kita mengeluh macet (di antara banyak pengendara mobil lainnya) sedang kita tak ada usaha apa-apa dan merupakan bagian dari masalah itu sendiri? Pengendara mobil di Jakarta pun tak lepas dari dosa-dosanya tersendiri seperti yang pernah saya tulis sebelumnya.

Kembali ke masalah sterilisasi lajur busway, benarkah hanya alasan macet sehingga para pengendara mobil di Jakarta nekat menerobos lajur tersebut? Mari kita perhatikan bersama, nanti saat libur Idul Fitri tiba dan jalanan legang, masih saja ada pengendara mobil yang masuk lajur busway. Masalahnya adalah kedisiplinan berlalu-lintas dan kurangnya rasa berbagi untuk sesama pengguna jalan. Menyalahkan supir pribadi? Ah, sebagai majikan harusnya bisa dong memberi tahu supirnya. Bukankah biasanya seorang majikan lebih berpendidikan dari sang supir?

Intinya ketika pengendara mobil menjadi bagian dari kemacetan Jakarta, carilah solusi yang bukan solusi instan seperti masuk lajur busway. Jakarta tak akan pernah berubah kalau pribadi-pribadi masyarakatnya juga tak mau berubah dan mau enaknya sendiri! Di satu sisi, Pemprov DKI juga harus membenahi fasilitas angkutan umum di Jakarta. Infrastruktur Koridor 9 dan 10 yang telah selesai sejak tahun 2008 malah menjadi suatu hal yang mubazir. Halte dan lajur menjadi rusak karena tidak terpakai. Juga realisasi dari monorel harus segera diwujudkan. Apa harus tiang pancang yang sudah dibangun sepanjang Senayan dan Kuningan saat ini hanya menjadi monumen kegagalan Pemprov DKI dalam menangani kemacetan Jakarta?

Kemacetan Jakarta merupakan masalah yang sangat kompleks dan membutuhkan dukungan semua lapisan masyarakat untuk dapat menyelesaikannya. Jangan cuma enak-enakan duduk diam dalam mobil dingin berAC lalu berharap mukjizat datang untuk membuat Jakarta bebas macet. Selama masyarakat juga tak peduli dan membantu, maka kemacetan akan menjadi kutukan seumur hidup buat Jakarta!

5 Dosa Pengendara Mobil di Jakarta

Wacana perpindahan ibukota dalam rangka mengatasi kemacetan di Jakarta sepertinya bukan barang baru. Sekali lagi, dalam masalah kemacetan Jakarta, pemerintah (lagi-lagi) disalahkan oleh masyarakat. Padahal jika saja wacana ini diwujudkan, tentu yang mengalah mesti ‘angkat kaki’ dari Jakarta adalah pemerintah, dalam hal ini tentunya pemerintah pusat. Hal ini juga menjadi tamparan tersendiri untuk pemerintah daerah karena mengindikasikan kegagalannya dalam mengatasi kemacetan Jakarta.

Walau masih banyak yang harus dibenahi di sana-sini, sebenarnya pemerintah telah memberikan beberapa solusi untuk kemacetan di Jakarta. Sebut saja TransJakarta dan Kereta Rel Listrik Commuter Jabodetabek yang setiap harinya mengangkut pulang pergi pekerja yang tinggal di sekeliling Jakarta. Sayangnya kebijakan transportasi massal tersebut tidak diikuti dengan pemeliharaan infra-struktur yang baik. Sebut saja TransJakarta Koridor 9 dan 10 yang telah selesai pembuatan jalur dan haltenya namun busnya tak kunjung beroperasi. Juga pemeliharaan KRL yang awalnya nyaman namun secara pelan-pelan menjadi tak terawat.

Namun tulisan saya kali ini bukanlah mengomentari kebijakan-kebijakan pemerintah tersebut. Kali ini saya akan melihat pada sisi kendaraan pribadi khususnya mobil yang sebenarnya merupakan bagian dari masalah kemacatan Jakarta. Menurut MetroTV, setiap harinya beredar 240 mobil baru di jalanan, ditambah lagi sekitar 870 sepeda motor baru yang beredar setiap harinya. Sedang pertumbuhan jalan cuma 0,01% saja. Jika ini dibiarkan, diperkirakan Jakarta akan mengalami kelumpuhan lalu lintas pada tahun 2014.

Nah, jika dilihat setiap harinya Jakarta selalu penuh dengan mobil, mulai dari yang seri terbaru sampai yang terbilang kuno. Di bawah ini saya akan menuliskan ‘dosa-dosa’ dari pengendara mobil di Jakarta yang sering kali tak disadari atau bahkan dianggap biasa oleh mereka. Ironisnya, para pengendara mobil ini selalu menuntut haknya sebagai warna negara dengan solusi-solusi kebijakan dari pemerintah. Padahal jika saja mereka mau lebih jujur, mereka bisa menjadi solusi dari masalah mereka sendiri. Inilah ‘dosa-dosa’ tersebut:

1.  Menggunakan BBM bersubsidi.

Mobil-mobil keluaran terbaru masih saja asyik-asyik mengantri BBM bersubsidi di SPBU. Pemandangan ini kita bisa saksikan setiap harinya di setiap wilayah di Jakarta. Mulai dari daerah pinggiran sampai pusat kota. Padahal harusnya subsidi lebih tepat untuk angkutan umum massal. Dengan ‘murah’-nya BBM ini, maka siapapun akan lebih senang naik mobil sendiri yang nyaman ber-AC alih-alih berdesak-desakan naik kendaraan umum. Toh, bagi mereka BBM masih terbeli...

2.  Menggunakan jasa joki 3in1.

Setiap pagi dan sore kita melihat para joki 3in1 berjejer di jalan-jalan menuju kawasan 3in1. Bahkan mereka sering kali mengambil satu lajur tersendiri, berdiri di tengah-tengah jalan untuk bersaing dengan sesama mereka. Dengan membayar Rp10-20 ribu (tergantung jarak & nego), para pengendara mobil bisa menggunakan jasa mereka untuk melewati kawasan 3in1 di Jakarta. Jika dilihat setiap hari, selalu ada saja yang menggunakan jasa para joki ini. Bahkan banyak dari para joki yang membawa anak kecil atau bayi untuk mendapatkan bayaran dobel. Kenapa joki ini semakin banyak dan semakin mengganggu pemakai jalan lainnya? Sesuai dengan hukum supply & demand, jika tidak ada yang menggunakan jasa mereka tentu lama-kelamaan mereka juga akan tidak ada. Padahal kebijakan 3in1 pada awalnya merupakan salah satu solusi dari pemerintah untuk mengatasi kemacetan Jakarta. Masyarakat banyak yang mengkritik bahwa kebijakan ini hanya memindahkan kemacetan saja dari kawasan 3in1 keluar kawasan tersebut. Jika memang dengan uang Rp10-20 ribu saja jalanan sudah bisa ‘dibeli’ apa lagi gunanya kebijakan ini?

3.  Masuk ke lajur busway.

Bicara tentang ketidakdisiplinan, masyarakat Jakarta mungkin juaranya. Bukan hanya masyarakat biasa yang nekat menerobos lajur busway, bahkan para pejabat dan menterinya pun ikut-ikutan. Saya mengamati ketika hari libur yang tidak macet pun, masih banyak kendaraan pribadi yang masuk ke lajur busway. Jadi buat saya alasan menghindari macet itu non-sense. Para pelanggar itu lebih ke mau enak sendirinya saja, mau serba instan! Di mana Polisi? Ah, lupakan polisi yang mungkin juga malas ikut-ikutan macet dan lebih baik ngadem di posnya. Padahal pada awalnya, keunggulan TransJakarta adalah karena lajur khususnya tersebut. Yang mampu menerobos, di tengah-tengah rimba kemacetan Jakarta. Alih-alih menggunakan TransJakarta, pengendara mobil malah masuk lajur khusus tersebut dengan mobil pribadinya...

4.  Menggunakan mobil-mobil tua.

Di Jakarta mobil-mobil terbaru sampai mobil berumur 30 tahun dengan bebas melenggang di mana pun, bahkan di jalan protokol. Mesti bisa dibedakan antara mobil antik dengan mobil tua. Mobil antik itu menjadi koleksi dan hanya dipakai jika ada event tertentu saja. Sedang di Jakarta lebih tepat disebut mobil tua karena dipakai untuk kebutuhan transportasi sehari-hari. Mobil tua di Jakarta ini beragam jenisnya, mulai dari sedan sampai pick-up pengangkut sayuran. Belum lagi jika ditambahkan angkutan umum macam Kopaja, Metro Mini dan angkot. Jika dilihat, banyak mobil tua ini yang sudah tidak layak jalan. Selain tidak nyaman juga membahayakan keselamatan penumpangnya. Di Jakarta, ajaibnya keselamatan sering kali diabaikan. Selain itu, mobil tua juga lebih boros secara bahan bakar dengan polusi yang ditimbulkannya. Mungkin idealnya, mobil yang ada di Jakarta tidak berumur lebih dari 10 tahun. Bisakah?

5.  Menggunakan alat komunikasi saat mengemudi

Mungkin hal ini dianggap sepele. Tapi dengan semakin maraknya kecelakaan lalu-lintas yang diakibatkan karena penggunaan alat komunikasi saat mengemudi mungkin masalah ini jadi semakin membesar. Apalagi media-media baru seperti Blackberry dan Twitter semakin banyak digunakan oleh masyarakat Jakarta. Kalau dilihat ada kemiripan dengan para pengendara sepeda motor. Yang naik motor SMS-an pakai Esia, yang naik mobil BBM-an atau Twitter-an pakai Blackberry. Padahal pemerintah juga telah membuat UU tentang hal ini, tapi ya lagi-lagi tetap saja dilanggar. Selain berisiko terjadinya kecelakaan lalu-lintas, penggunaan alat komunikasi saat mengemudi juga membuat bertambahnya kemacetan. Liat saja banyak mobil yang saat jalan kosong, jalan di tengah-tengah, kanan kiri goyang-goyang. Ternyata pengemudinya sedang asyik BBM-an. Ah, kiranya kemajuan teknologi malah membuat dampak yang buruk. Saya merindukan saat HP masih menjadi barang eksklusif dan mahal harganya...

            Mungkin akan banyak yang bertanya kepada saya, “lho, kok cuma mobil aja? Motor nggak?” Wah, kalo harus nulis tentang motor juga, mungkin bukan cuma jadi artikel. Tapi bisa-bisa jadi novel bersambung...

            Yang pasti tulisan ini tidak akan membuat Jakarta berkurang macetnya. Namun tulisan ini merupakan otokritik terhadap diri sendiri yang saat ini dan mungkin orang-orang sekitar saya. Di mana sekarang ini, dengan semakin mudahnya proses leasing untuk kredit sebuah mobil, membuat begitu banyak orang-orang yang berpenghasilan biasa-biasa saja tapi sudah bisa memiliki mobil. Belum lagi industri otomotif yang begitu kompetitif dan selalu dengan target-target muluk yang membuat para penjualnya berlomba-lomba untuk memenuhi target tersebut. Ah, baiknya saya tidur lagi dan bermimpi, semoga Jakarta menjadi kota yang ramah lingkungan dan tidak macet lagi seperti saat ini...