Tidak Mudah Menjadi Golput

Pemilu Presiden 2014 benar-benar menjadi 'pesta demokrasi' baik secara offline maupun online. Pesta yang seakan menyiapkan lengsernya SBY - yang selama sepuluh tahun ini membuat rakyat kompak buat mengritiknya - sekaligus menyiapkan karpet merah buat kedatangan presiden baru.

Terutama di social media, dukungan kepada masing-masing capres begitu terasa. Mulai dari pasang profile picture sampai share berita-berita yang memberi nilai plus pada capres dukungannya, dan juga segala keburukan kompetitornya. Sampai di sini saya masih oke.

'Pesta Demokrasi' perlahan berubah menjadi 'perang demokrasi' yang masing-masing beradu argumen, baik yang berupa fakta ataupun masih sebatas asumsi. Mulai terlihat debat di sana-sini... dan pastinya semua merasa benar dan tidak ada yang mau kalah. Oke, sampai di sini saya mulai jengah.

Sejak pemilu 1997 (jadi ketahuan deh umurnya...) sampai pemilu 2009 lalu saya tidak pernah sekalipun menjadi golput. Keluarga saya - keluarga PNS dan birokrat - punya jagoan yaitu Golkar. Tradisi itu diturunkan pada saya sehingga saya selalu mencoblos partai pilihan keluarga saya tersebut sampai 2009. Sekali pernah absen mencoblos Golkar yaitu saat euforia reformasi pada pemilu 1999 dan saya saat itu mencoblos PRD (Partai Rakyat Demokratik) serta PUDI (Partai Uni Demokrasi Indonesia). Sayangnya, partai-partai tersebut tidak menang bahkan isinya banyak yang hijrah ke partai-partai mainstream.

Lalu bicara tentang golput, maka dulu saya termasuk orang yang sebel sama orang yang golput. Saya berfikiran mereka itu orang-orang yang malas dan tidak berani memilih. Bahkan di tahun 2004 saya pernah ikut kompetisi iklan yang diadakan KPU untuk mengurangi angka golput, terutama di kalangan pemuda.

Namun hal itu berubah sejak 2010. Sejak saya sekolah lagi dan mengambil jurusan komunikasi politik. Dulu tak pernah terpikirkan bagi saya untuk mempelajari masalah politik. Bahkan dulu saya sering berasumsi bahwa hanya ada tiga kelompok orang yang suka bicara politik yaitu: (1) Politisi; (2) Orang yang kuliah politik; dan (3) Pengangguran atau orang yang gak ada kerjaannya. Namun semenjak maraknya social media, seakan politik menjadi topik yang menarik sehingga tiap orang senang bicara politik dan sering merasa paling ahli dalam hal politik.

Sejak Pemilukada DKI 2012 saya menyatakan untuk menjadi golput. Suatu hal yang dulu saya anggap tabu. Namun entah kenapa, semakin saya tahu masalah politik - secara akademis dan bukan dari media-media partisan - semakin sulit bagi saya untuk menentukan pilihan. Mungkin pula saya menjadi utopis, karena mengharapkan pemimpin yang ideal dan tanpa cela.

Beberapa teman bahkan mengingatkan saya, "Hei... kamu memilih pemimpin lho, bukan nabi." Tapi entah kenapa tetap saja membuat saya sulit untuk memilih. Begitu banyak keburukan politik yang telah kami bahas di kelas dan tak sampai ke media.

Derita menjadi golput adalah saya digencet kanan-kiri. Sering pula di caci pengecut dan dianggap 'buang body'. Ah, padahal saya baik-baik saja kok dengan pilihan orang lain. Beberapa tidak secara frontal, tapi menggiring opini saya untuk memilih salah satu kandidat. Menarik!

Ada juga yang menyinggung satir sambil mem-posting foto mahasiswa 98 yang sedang menduduki gedung DPR. Saya hanya bisa tersenyum... karena pihak yang saya anggap - ini asumsi - bertanggung jawab dalam kasus-kasus 98 justru ada di pihaknya. Ah, apa kata teman-teman yang gugur kalo saya memilih para pelakunya.

Faktanya memang masih banyak golput yang terjadi karena apatisme – ketidakpedulian pada politik yang ada. Kelompok golput ini beranggapan apapun hasil pemilu nanti tidak akan berpengaruh pada kehidupan pribadi mereka. Mereka akan tetap cari makan sendiri, berjuang sendiri. Implementasi pemikiran ini adalah kelompok ini tidak datang pada hari pencoblosan, memilih berdiam di rumah atau bahkan berwisata bersama keluarga.

Kelompok golput apatis ini yang seringpula disebut sebagai buta politik. Mereka tidak sadar bahwa politik hadir dalam berbagai sisi kehidupan mereka. Jalan raya, fasilitas umum, bahkan standar upah bagaimanapun adalah sebuah produk politik yang difaktualisasikan melalui hukum positif. Public policy adalah sebuah produk politik yang suka atau tidak suka akan dinikmati oleh setiap warga negara.

Kelompok lainnya dari golput ini saya sebut dengan golput rasional. Golput tidak dilakukan karena bentuk apatisme, bukan pula sebagai bentuk perlawanan seperti golput pada masa orde baru. Golput dalam kelompok ini justru merupakan perwujudan dari media literacy yang baik dan kelompok ini umumnya memiliki informasi yang berimbang, secara holistik melihat dan mengkomparasi beberapa sumber informasi untuk melihat validitas informasi yang didapat. Kelompok ini tidak mudah untuk meneruskan – share, retweet – informasi yang mereka dapat terutama dari social media sebelum mereka bisa melakukan check & re-check akan validitas informasi.

Golput rasional bukanlah merupakan sebuah bentuk perlawanan. Kelompok ini sadar bahwa yang mereka hadapi adalah sebuah sistem yang memang tidak dapat dilawan. Rasionalitas kelompok ini didasari bagaimanapun ada unsur transaksional dalam sebuah proses pemilu, dan kelompok ini memiliki kriteria dan standar tertentu yang harus dipenuhi oleh kontestan pemilu. Golput rasional akan sangat mungkin menjadi pemilih yang rasional – dan tidak membabi-buta – jika suatu saat kontestan pemilu memenuhi standar mereka.

Sekilas mungkin seperti utopia, namun kelompok golput rasional ini adalah orang-orang yang bisa diajak berdiskusi dan tidak fanatik akan ke-golput-annya. Pengetahuan mereka yang holistik dan netral membantu mereka untuk dapat berdiskusi dengan pihak lain tanpa harus memaksakan apalagi menyalahkan pendapat yang berseberangan.

Yang menarik adalah, kelompok golput rasional tidak akan menjadi kelompok yang anti terhadap hasil pemilu nantinya. Kelompok ini akan menghormati hasil pemilu namun memilih untuk tidak bekerja sama dengan produk hasil pemilu tersebut. Sikap ini dikenal dengan sebuah gerakan non-koorporatif, yang artinya kelompok ini tidak mau bergantung kepada sistem atau produk hasil pemilu nantinya – namun tidak pula menolak.

Gerakan non-koorporatif adalah pula sebuah gerakan kemandirian dalam berfikir dan bersikap. Artinya kelompok ini tidak akan terburu-buru menyalahkan pihak lain jika ada sebuah kondisi yang salah. Kelompok ini justru akan melakuan auto-critism, yang artinya mereka akan mencoba melakukan perbaikan dari dalam – dari pemikiran dan tindakan mereka sendiri. Hal yang sangat sulit dilakukan oleh para pendukung fanatik para kandidat pemilu – yang kemudian banyak menghasilkan negative campaign.

Kelompok golput rasional ini mengimplementasikan gagasan mereka dengan tetap datang pada hari pemilu. Mereka tetap bersemangat untuk melaksanakan pesta demokrasi tersebut, namun bukan untuk memilih salah satu kandidat. Mereka datang, masuk bilik suara, dan merusak surat suara mereka sehingga nantinya akan menjadi surat suara yang tidak sah, dengan memilih semua kandidat atau mencoblos gambar lain di kertas suara.

Bagi kelompok ini, tidak datang pada hari pemilu sama saja dengan membiarkan ‘penjahat’ mengambil alih dan memanfaatkan kertas suara mereka untuk kepentingan kandidat tertentu. Bagi golput rasional, tidak datang pada hari pemilu bukan hanya menjadi apatis, namun juga memasrahkan nasib dan bergantung pada sistem. Jauh dari konsep kemandirian para golput rasional.

Akhir kata, saya tentu tidak berani mengatakan bahwa teman-teman yang mendukung capres tertentu tidak baik – tentu tidak begitu. Saya menghormati apapun pilihan teman-teman karena itu semua juga merupakan bagian dari demokrasi dan dijamin oleh undang-undang. Janganlah karena kita berbeda membuat alasan kita untuk dapat saling menyerang. Berbeda pilihan bukan berarti kita menjadi musuh... karena kita masih hidup di negeri yang sama, menggunakan bahasa yang sama... Indonesia.

Tentang Pluralisme

Indonesia itu bumi pluralisme...
Rakyat Indonesia sudah terbiasa melalukan aktivitas kepentingan bersama tanpa melihat latar belakang agama. Panen bersama, membangun balai warga bersama dan sebagainya.

Pluralisme itu bersifat aktif bukan pasif. Maksudnya adalah pluralisme tidak hanya sekedar toleransi, yang mau sholat silakan... yang mau ke gereja silakan. Tidak, tidak... Pluralisme lebih dari itu.

Aktif di sini berarti melakukan aktivitas bersama - membangun bersama - tanpa melihat perbedaan yang ada. Yang dilihat adalah tujuan bersama...

Pluralisme adalah ketika umat Muslim ada yang meninggal dunia, maka yang Kristen meminjamkan mobil untuk membawa jenazah... Menyiapkan makanan untuk para tamu, sekaligus menghibur keluarga yang ditinggalkan.

Pluralisme adalah ketika umat Kristen beribadah mingguan, maka yang Muslim membantu mengatur lalu-lintas... Meminjamkan kursi jika ada umat yang masih berdiri di luar.

Pluralisme adalah ketika semua umat beragama di Indonesia bekerja sama untuk membuat gapura untuk perayaan Hari Kemerdekaan Indonesia.

Pluralisme adalah ketika semua umat beragama di Indonesia bahu-membahu ketika terjadi bencana alam. Sumbangkan tenaga, biaya dan juga doa...

Pluralisme tidak mengacaukan keimanan... tidak membaurkan kepercayaan... tidak menyamakan apa yang memang berbeda. Namun justru mampu membangun sesuatu di atas fondasi perbedaan...

Siapa Meraja Jakarta?

Satu tahun yang lalu, ketika secara tidak sengaja penulis mengunjungi sebuah toko buku bekas di daerah Kemanggisan – Jakarta, penulis menemukan sebuah buku yang berjudul “Membangun Oposisi” buah karya dari Eep S. Fatah yang juga merupakan dosen penulis pada kelas Political Marketing di Program Pascasarjana Ilmu Komunikasi UI. Buku yang merupakan kumpulan artikel dan diterbitkan tahun 1999 tersebut – ternyata – masih sangat relevan dengan kondisi politik dan demokrasi saat ini.

Dalam satu artikel yang berjudul ‘Tipologi dan Manajemen Arus Bawah’ penulis mendapatkan suatu gambaran tentang dinamika demokrasi di Indonesia saat ini yang tidak hanya dimainkan oleh elit politik namun juga arus bawah atau yang penulis kenal dengan sebutan akar rumput atau grassroot. Dengan merujuk kepada artikel tersebut, penulis akan menggambarkan bagaimana karakteristik pemilih Jakarta terutama pada Pemilukada DKI 2012 yang putaran pertamanya baru saja selesai.

Indo Barometer mengatakan dalam Bisnis Indonesia bahwa persentase golongan putih (golput) pada Pemilukada DKI 2012 mencapai 37,05% naik 2,6% dibandingkan Pemilukada DKI 2007 dengan jumlah golput sebanyak 34,59%. Partisipasi pemilih sebesar 62,95% yang terdiri dari 61,14% suara sah dan 1,81% suara rusak. Tidak hanya di Jakarta atau Indonesia, peningkatan angka golput ternyata juga terjadi di Amerika. Namun memang peningkatan angka golput di Indonesia cukup mengkhawatirkan mengingat Indonesia baru melaksanakan sistem demokrasi dalam arti sesungguhnya selama 14 tahun.

Karakteristik Pemilih

            Eep S. Fatah (1999) menyebutkan tipologi arus bawah menjadi empat kelompok yaitu: (1) Matang; (2) Matang Anarkis; (3) Termobilisasi Anarkis; dan (4) Termobilisasi. Arus bawah matang dan matang anarkis sama-sama aktif berperan secara sadar dalam politik dan juga mempunyai pengetahuan dan kesadaran terhadap sistem. Yang membedakan adalah kelompok matang anarkis tidak mempercayai pemerintah sebagai regulator yang absah, sedangkan kelompok matang mempercayai.

            Dalam kelompok termobilisasi dan termobilisasi anarkis, keduanya bisa aktif berperan secara sadar dalam politik, namun bisa juga tidak. Kedua kelompok mempunyai pengetahuan dan kesadaran yang rendah terhadap sistem. Kelompok termobilisasi masih mempercayai pemerintah sebagai regulator yang absah sedangkan kelompok termobilisasi anarkis tidak.

            Pemilih Jakarta dapat kita kelompokkan menurut tipologi arus bawah tersebut. Angka golput yang besar, tidak selalu berarti ketidakpedulian masyarakat untuk berpartisipasi dalam politik. Penulis menyebut kelompok matang sebagai pemilih rasional sedangkan kelompok termobilisasi sebagai pemilih irasional atau emosional. Golput bisa berasal dari pemilih rasional maupun pemilih irasional. Begitu juga suara yang sah, bisa berasal dari keduanya.

             Kelompok matang dalam tipologi arus bawah merupakan pemilih yang aktif dan memilih kandidat dalam Pemilukada DKI 2012 secara rasional. Kelompok ini memilih tidak hanya berdasarkan ketokohan kandidat, namun juga berdasarkan program kerja atau manifesto yang akan dilakukan dalam lima tahun ke depan. Kelompok ini juga mempunyai informasi dan pengetahuan yang baik tentang rekam jejak para kandidat di Pemilukada DKI 2012.

            Pemilih dalam kelompok ini juga masih mempercayai bahwa pemilukada dapat menghasilkan sebuah perubahan yang lebih baik untuk Jakarta. Banyak dari kelompok ini yang kemudian menjadi relawan atau tim sukses kandidat. Menurut pengamatan penulis, kelompok ini banyak menggunakan hak pilihnya untuk pasangan kandidat No.3 Jokowi-Ahok dan No.5 Faisal-Biem.

            Kelompok matang anarkis juga merupakan pemilih yang aktif dalam Pemilukada DKI 2012. Mereka mempunyai informasi dan pengetahuan yang cukup atas para kandidat, juga melihat rekam jejak sebelumnya. Sayangnya, kelompok ini masih skeptis terhadap perubahan yang akan dihasilkan dari pemilukada saat ini. Namun mereka tidak mau kertas suara mereka kosong dan dimanfaatkan oleh kelompok-kelompok tertentu. Bisa jadi kelompok ini termasuk dalam 1,81% kertas suara yang rusak. Kelompok ini cukup rasional untuk menjadi golput.

            Kelompok selanjutnya yaitu termobilisasi anarkis, adalah mereka yang juga skeptis terhadap pemilukada yang dapat membawa perubahan. Kelompok ini juga tidak peduli dengan kondisi politik yang ada. Dari pengamatan penulis, kelompok ini sering beranggapan bahwa politik tidak membawa dampak langsung terhadap kehidupan pribadi mereka. Oleh karena itu mereka enggan ikut serta dalam proses politik dan tidak datang saat proses pemilukada berlangsung.

            Kelompok termobilisasi anarkis enggan pula mencari informasi tentang para kandidat yang ada karena faktor ketidakpercayaan mereka terhadap pemerintah. Banyak media mengabarkan bahwa kelompok ini malahan pergi berlibur ke luar kota saat pemilukada berlangsung. Angka golput 37,05% berasal dari kelompok ini.

            Kelompok terakhir adalah kelompok termobilisasi yang dapat dikategorikan sebagai pemilih irasional atau emosional. Di Jakarta, kelompok ini masih sangatlah  banyak. Kelompok ini kadang mempunyai peran yang aktif dalam politik dan mudah dimobilisasi oleh para elit. Mereka melihat pemilukada sebagai ajang politik transaksional dan dengan mudah menerima politik uang.

            Kelompok ini tidak peduli pada program para kandidat dan juga tidak mempunyai informasi yang cukup tentang rekam jejak kandidat. Kemampuan mengingat kelompok ini relatif rendah dan mampu dipengaruhi oleh bentuk komunikasi jangka pendek melalui iklan dan publikasi media massa. Penulis melihat bahwa kelompok ini banyak menggunakan hak pilihnya untuk pasangan kandidat No.1 Foke-Nara dan juga kandidat No.3 Jokowi-Ahok.

            Pemilukada DKI masih akan berlanjut ke putaran dua. Kemenangan Foke atau Jokowi akan sangat ditentukan oleh swing voter  yang banyak berada di kelompok termobilisasi anarkis. Kita tunggu saja hasil selanjutnya...

Inco Hary Perdana
Dosen Ilmu Komunikasi Universitas Multimedia Nusantara 

Antara Jokowi 2012 dan SBY 2004

Kemenangan pasangan Jokowi-Ahok pada putaran pertama Pemilukada DKI melawan incumbent Foke-Nara menjadi euforia tersendiri dalam dunia demokrasi nasional. Walaupun belum ada putusan resmi dari KPUD Jakarta, namun rata-rata hasil Quick Count memang memenangkan pasangan Jokowi-Ahok di atas 40% – sedangkan Foke-Nara masih di bawah 35%. Pasangan lain, masih di bawah 15%.

Hal ini menyebabkan Pemilukada DKI harus dilanjutkan dengan putaran kedua dengan pasangan Jokowi-Ahok dan Foke-Nara sebagai pesertanya. Peristiwa ini mengingatkan penulis akan Pilpres 2004 yang mana juga berlangsung dua putaran – dan seperti kita ketahui posisinya juga mirip yaitu Megawati sebagai incumbent, akhirnya kalah oleh SBY sebagai pendatang baru.

Euforia saat ini mirip dengan kemenangan SBY yang saat itu memang selalu mendapat citra positif dari berbagai media massa. Bagaimanapun, kita harus jujur bahwa media mempunyai peranan yang sangat besar dalam memenangkan SBY pada tahun 2004. Dalam lima tahun, popularitas SBY begitu tinggi dan tidak tersaingi oleh tokoh-tokoh lainnya sehingga akhirnya kembali memenangkan Pilpres 2009 lalu.

Peran media dalam meningkatkan elektabilitas

            Jokowi yang awalnya adalah tokoh lokal – mau tidak mau harus diakui juga ikut dibesarkan oleh media. Di luar berbagai kesuksesannya memimpin Kota Solo, Jokowi juga kerap menjadi sumber berita yang bernilai tinggi untuk media-media nasional. Sebut saja seperti kasusnya dengan Gubernur Jawa Tengah Bibit Waluyo dan juga mobil Esemka yang direncanakan sebagai mobil nasional.

            Pilpres 2004 dan Pemilukada DKI 2012 sama-sama mempunyai banyak kandidat – awalnya sama-sama mempunyai enam kandidat, namun belakangan pasangan Gus Dur-Marwah Daud Ibrahim terganjal masalah kesehatan fisik Gus Dur saat itu. Putaran kedua – baik Pilpres 2004 dan Pemilukada DKI 2012 – sama-sama diikuti oleh incumbent dan tokoh yang sedang naik daun – SBY saat itu dan Jokowi kini.

            Lalu di mana peran partai politik yang mengusungnya? SBY 2004 dicalonkan oleh Partai Demokrat, Partai Bulan Bintang dan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia, Jokowi 2012 dicalonkan oleh PDI-Perjuangan dan Partai Gerindra. SBY 2004 dicalonkan oleh partai-partai yang saat itu bukan partai besar dan juga bukan partai pemenang pemilu, begitu juga Jokowi 2012 dicalonkan oleh bukan partai pemenang di DKI pada pemilu 2009.

            Penulis melihat bahwa peran partai politik tidak berperan maksimal dan (mungkin) tergantikan oleh ketokohan kandidat. PDI-Perjuangan yang pada Pemilu 2004 berada di posisi kedua setelah Partai Golkar tidak mampu memberikan suaranya secara maksimal untuk kemenangan Megawati, namun begitu Partai Demokrat sebagai partai pemenang Pemilu 2009 di DKI punya perolehan suara 35% – tidak jauh berbeda dengan angka yang diperoleh Foke-Nara saat ini.

            Media mempunyai peran yang sangat vital pada Pemilukada saat ini di mana Jokowi selalu mendapat sentimen positif sedangkan Foke mendapatkan sentimen negatif akan kinerja selama masa pemerintahannya. Di sini penulis melihat bahwa publisitas jauh lebih berperan dalam perilaku memilih ketimbang dengan iklan politik – walaupun penulis melihat bahwa iklan-iklan politik pasangan Foke-Nara dikemas secara kreatif.

            Iklan – sekreatif apapun – dibuat pesan politiknya oleh kandidat beserta konsultan komunikasinya, sedangkan publisitas sangat bergantung dengan kepentingan media yang bersangkutan. McQuail (2010) mengatakan bahwa pemilik media massa memiliki kekuasaan mutlak atas konten dan dapat meminta apa yang mereka ingin masukkan atau keluarkan dalam sebuah pesan media.

            Di sinilah kita bisa melihat kekuatan media yang besar dalam meningkatkan elektabilitas, bukan dengan iklan namun dengan publisitas di dalamnya. Iklan politik – tentu memang memberikan keuntungan kepada media, namun lebih dalam bentuk kapital dan jangka pendek. Sedang publisitas, bisa menjadi bagian dari agenda setting sebuah media yang (mungkin) tujuannya adalah jangka panjang.

Walaupun saat ini social media juga banyak digunakan oleh para kandidat dalam Pemilukada DKI 2012 – seperti yang sangat intens oleh pasangan Faisal-Biem – namun kiranya media massa masih memiliki keunggulan terutama untuk para kalangan grassroot. Media massa dengan sifat kelembagaannya, mampu menyebarkan pesan secara sistematis dan tersusun rapi.

Akuntabilitas dan elektabilitas

            Menuju putaran kedua Pemilukada DKI, tentu saya dua kandidat masih akan menggunakan media massa dalam strategi pemenangan mereka. Melalui pull-political marketing, kedua kandidat – Jokowi-Ahok dan Foke-Nara – masih akan menggunakan iklan juga publisitas dalam strategi mereka. Di sinilah peran masyarakat diharapkan dapat mengawal peran media sehingga akuntabilitasnya dapat terjaga.

            Menurut Laitila dalam McQuail (2010) akuntabilitas media ditentukan oleh kode jurnalistik suatu negara yang umumnya mengacu kepada enam hal, yaitu: (1) Kebenaran informasi; (2) Kejernihan informasi; (3) Perlindungan terhadap hak-hak publik; (4) Tanggung jawab dalam pembentukan opini publik; (5) Standar dalam mengumpulkan dan melaporkan informasi; dan (6) Menghormati integritas sumber.

            Saat ini masalah pemberitaan, penyiaran dan iklan kampanye politik diatur dalam Undang-Undang No.10 Tahun 2008. Namun demikian banyak pihak yang berpendapat bahwa perundangan-undangan tersebut masih harus direvisi guna diberikan kesempatan yang merata kepada setiap kandidat atau partai politik peserta pemilu. Juga mungkin sudah saatnya mengatur kampanye melalui social media.

           Harapan penulis, siapapun tokoh yang memenangkan putaran kedua nanti tidak akan menjadi bulan-bulanan media massa secara berlebihan seperti SBY di tahun 2009 karena kita tahu popularitas SBY yang begitu tinggi saat itu tidak mampu diredam oleh media. Sebuah bumerang bagi demokrasi Indonesia.

Tulisan dimuat di Harian Sinar Harapan http://www.shnews.co/detile-4847-antara-jokowi-2012-dan-sby-2004.html

Inco Hary Perdana, Dosen Ilmu Komunikasi UMN

MEMULAI PEMERINTAHAN BERETIKA

Pilkada DKI Jakarta baru akan dilaksanakan 11 Juli 2012 nanti. Namun belum juga masuk masa resmi kampanye, di berbagai papan reklame di Jakarta telah terpampang foto bakal calon gubernur yang akan berlaga di Pemilukada DKI 2012.

Sejak pertengahan 2011 lalu, di berbagai pelosok Jakarta muncul foto-foto yang sebelumnya tidak terlalu dikenal oleh warga Jakarta. Mulai dari Nachrowi Ramli, Triwisaksana sampai Nono Sampono yang semuanya memakai panggilan ”bang” dengan maksud mengakrabkan diri. Tak tanggung-tanggung, papan reklame berukuran besar di jalan-jalan protokol memasang foto dan slogan mereka dengan latar belakang partai politik yang mendukungnya. Beberapa nama bahkan telah membuat website khusus yang berisikan profile dan juga aktivitas para bakal calon ini.

Beberapa nama bakal calon memang telah dikenal secara luas oleh warga Jakarta karena latar belakang ke-artis-an mereka seperti Tantowi Yahya, Deddy Mizwar sampai Wanda Hamidah. Popularitas mereka yang tinggi diharapkan akan meningkatkan elektabilitas. Bakal calon lainnya walaupun bukan populer sebagai artis namun dikenal sebagai politisi dan pejabat – baik masih aktif maupun sudah pensiun - atau tokoh organisasi masyarakat seperti Aziz Syamsuddin (Anggota DPR Fraksi Golkar), Djan Faridz (Ketua NU DKI Jakarta) sampai Priya Ramadhani (Ketua DPD DKI Jakarta dan Besan Aburizal Bakrie). Belum lagi gubernur incumbent yang akan bertarung kembali pada Pemilukada 2012 nanti, Fauzi Bowo.

Popularitas, Elektabilitas & Kualitas

          Nama-nama di atas memang belumlah pasti maju menjadi calon gubernur DKI Jakarta yang pendaftarannya sendiri baru akan berlangsung pada 13 – 19 Maret 2012. Masa kampanye resmi sendiri dijadwalkan pada 24 Juni – 7 Juli 2012.

          Tidak ada yang salah dengan pencalonan. Setiap warga negara Indonesia berhak untuk memilih dan juga dipilih. Namun yang perlu dicermati kemudian adalah bahwa popularitas dan juga elektabilitas belumlah tentu berbanding lurus dengan kualitas.

          Untuk beberapa nama yang memang belum cukup akrab di telinga warga Jakarta maka pilihan untuk kampanye dini adalah sebuah keharusan, lain hal jika memang popularitas sudah dimiliki terlebih dulu seperti bakal calon dari latar belakang artis. Dalam pemasaran politik, di mana waktu singkat dan aktivitas-aktivitas fisik tidak dimungkinkan maka kampanye melalui iklan menjadi “jalan pintas” yang dianjurkan oleh banyak para konsultan politik untuk meningkatkan popularitas juga elektabilitas.

          Pemerintahan Provinsi DKI saat ini menunjukkan bahwa Jakarta dengan segala kompleksitas masalahnya tidaklah terselesaikan dengan baik hanya dengan melalui popularitas dan elektabilitas yang tinggi. Gubernur saat ini Fauzi Bowo, menang 57,87% dan didukung oleh 21 partai politik dibandingkan lawannya Adang Daradjatun dengan 42,13% dan hanya didukung oleh PKS saja. Namun ternyata popularitas dan elektabilitas yang tinggi Foke tidak membuatnya memiliki kualitas yang cukup untuk menangani masalah Jakarta yang sangat kompleks. Padahal pada masa kampanye Foke memakai jargon ‘Serahkan Pada Ahlinya’. Namun jargon tinggal jargon, masalah utama di Jakarta terutama kemacetan dan banjir tidak juga dapat terselesaikan. Padahal pada periode sebelumnya 2002 – 2007, Foke juga merupakan bagian dari Pemerintah Provinsi DKI sebagai Wakil Gubernur.

Etika Komunikasi Politik: Awal Dari Pemerintahan Yang Bersih

          Setiap pemerintahan yang bersih seharusnya juga diawali dengan niat dan langkah yang bersih pula. Ada dua hal yang menjadi ganjalan untuk kampanye dini pada bakal calon gubernur tersebut. Pertama, secara pasti bahwa kampanye dini tersebut melanggar peraturan tentang kampanye resmi yang telah ditentukan pleh KPU Provinsi DKI. Kedua, sumber dana kampanye tersebut harus dapat dipantau dengan baik oleh masyarakat. Jika ternyata terdapat penyelewengan & asal yang tidak jelas dari sumber dana maka bakal calon tersebut bisa dilaporkan ke KPK dan didiskualifikasikan.

          Berangkat dari masalah etika komunikasi politik, bahwa kesempatan untuk berkampanye dalam media massa memanglah hak dari para bakal calon gubernur tersebut. Namun demikian, hak tersebut telah mempunyai aturan main tersendiri di mana para kandidat nantinya akan diberi kesempatan untuk dapat berkampanye pada masa yang telah ditentukan. Jika para bakal calon tersebut melakukan kampanye dini, hal tersebut bukan hanya melanggar etika namun juga melanggar peraturan yang telah ditentukan. Apa yang dapat kita harapkan dari seorang calon pemimpin yang dari awal telah melanggar peraturan? Bukan tidak mungkin praduga negatif melanggar hal-hal lain akan terjadi apabila nantinya mereka berkuasa. Belum lagi tidak setiap dari bakal calon mempunyai kesempatan yang sama untuk membeli akses informasi kepada pemilih melalui iklan. Bakal calon yang mempunyai kemampuan finansial besar tentunya akan mendapatkan akses yang lebih besar yang berakibat popularitas juga meningkat. Hal tersebut juga seharusnya dapat dibarengi dengan akuntabilitas dan transparansi sumber pendanaan kampanye. Seperti disebutkan sebelumnya, pemerintahan yang bersih haruslah dimulai dari awal yang bersih pula.

***

Menanti Si Udin

Akhirnya si Udin pulang juga... alhamdulillah...

Terorisme di Indonesia: Antara TNI & Kegagalan Polri

Terorisme di Indonesia: Antara TNI & Kegagalan Polri[1]

Oleh: Inco Harper[2]

“Terorisme adalah satu ancaman dan negara-negara harus melindungi warganegaranya dari ancaman itu. Negara tidak hanya mempunyai hak namun juga kewajiban untuk melakukan itu. Tetapi Negara juga harus sangat berhati-hati untuk memastikan bahwa tindakan-tindakan melawan terorisme tidak berubah menjadi tindakan-tindakan untuk menutupi atau membenarkan pelanggaran HAM.”[3]

Pendahuluan

Terorisme lahir sejak ribuan tahun silam dan telah menjadi legenda dunia. Cara-cara teror digunakan oleh suatu kelompok untuk memperlemah lawannya lewat pembunuhan diam-diam menggunakan racun sampai pemberontakan. Saat ini, terorisme terjadi di berbagai tempat di seluruh dunia dengan berbagai alasan. Terorisme merupakan akibat dari ketidaksepakan suatu kelompok dengan kelompok lain (yang mungkin berkuasa) yang berbeda ideologi kepercayaan/agama, politik dan lain sebagainya.

            Terorisme memiliki  pengaruh yang kuat di masyarakat, terutama jika dipublikasikan secara berlebihan oleh media massa. Aksi-aksi seperti terorisme sangat menarik perhatian media massa terutama televisi. Dengan siaran langsung dari tempat kejadian, jutaan khalayak ikut mendengarkan bahkan melihat para teroris beraksi. Setiap aksi teroris merupakan event yang mahal dan “menguntungkan” bagi media. Televisi memiliki pengaruh yang sangat kuat. Di samping itu sistem komunikasi yang tersedia dan cepat – elektronik dan media cetak – telah melahirkan falsafah Cina yang terkenal: “Bunuh satu dan menakut-nakuti 10.000”, dan melalui media massa dapat diartikan sebagai “Bunuh satu dan menakut-nakuti 10.000.000”.

            Masalah terorisme seringkali disebut sebagai masalah sensasional, karena kenyataannya adalah lebih banyak orang meninggal di jalanan setiap tahun daripada yang dibunuh oleh teroris. Hal itu mungkin benar secara kuantitatif, namun terorisme tidak dapat diukur dengan hitungan banyaknya korban tewas, jumlah yang luka atau nilai materi dari kerusakan. Terorisme tidak dapat dikatakan sebagai perang, karena berada jauh dari peperangan: perang gerilya, perang revolusioner atau perang konvensional. Perang bertujuan untuk penghancuran secara total, manusia dan material secara fisik. Sedangkan terorisme cenderung menginginkan hasil kerusakan secara psikologis.

            Terorisme di Indonesia semakin ramai pasca runtuhnya Orde Baru 1998. Sejak tahun 2000, sejumlah pemboman telah terjadi di Indonesia, seperti bom di beberapa gereja pada malam Natal 2000, bom di Sari Club dan Paddy’s Café pada Oktober 2002 dan bom di Hotel J.W. Marriott yang meledak dua kali, yakni pada Agustus 2003 dan Juli 2009. Belakangan, aksi-aksi teror sering dilakukan secara terbuka dan terang-terangan kepada pihak yang dianggap berbeda pendapat atau keyakinan, misalnya dalam peristiwa penyerangan Jemaah Ahmadiyah di Cikeusik, Banten yang menewaskan tiga orang.  Juga aksi penusukan anggota majelis Gereja HKBP Bekasi. Sejumlah aksi kekerasan lainnya juga tercatat dilakukan secara terang-terangan oleh ormas agama terhadap pihak yang berbeda keyakinan. Hal ini dapat dikategorikan sebagai aksi teror karena membuat resah dan mengintimidasi masyarakat umum.

Terorisme dan Insurjensi

Berbicara tentang terorisme, seringkali kita dihadapkan pada masalah definisi. Sejauh ini belum ada definisi yang seragam tentang terorisme karena terorisme bervariasi tergantung waktu dan kondisi. Terorisme dapat dipandang sebagai tindakan yang mendekati perlawanan gerilya karena dianggap sebagai tindakan yang berada di tengah perang gerilya dan aksi frustasi golongan tertentu. Tujuan utama para teroris adalah menghancurkan sistem ekonomi, politik dan sosial masyarakat suatu negara untuk digantikan oleh struktur yang baru secara total.

            Dalam teori terorisme, tindakan terorisme dapat diklasifikasikan dalam: terorisme yang memiliki motivasi politis dan terorisme yang memiliki motovasi kriminal[4]. Kelompok yang memiliki motivasi politik  menganggap dirinya sebagai instrumen pengadilan dan sama sekali tidak beroperasi untuk tujuan kriminal. Walau sering terlihat sebagai aksi kriminal seperti perampokan dan penjarahan, jenis terorisme ini tidak bertujuan untuk memperkaya diri sendiri, tetapi untuk biaya operasional kelompoknya seperti pembelian senjata. Sedangkan terorisme dengan motivasi kriminal semata-mata untuk kriminal yang berkaitan dengan perolehan uang dan dinyatakan sebagai gerombolan kriminal yang menculik atau melakukan teror demi uang tebusan.

            Adjie dalam bukunya menyebutkan definisi terorisme sebagai berikut[5]:

·         Terorisme: Suatu mazab/aliran kepercayaan melalui pemaksaan kehendak guna menyuarakan pesan, asas dengan cara melakukan tindakan ilegal yang menjurus ke arah kekerasan, kebrutalan bahkan pembunuhan.

·         Teroris: Pelaku atau pelaksana bentuk-bentuk terorisme, baik oleh individu, golongan atau kelompok dengan cara tindak kekerasan sampai pembunuhan disertai berbagai penggunaan senjata, mulai dari sistem konvensional hingga medern.

·         Teror: Bentuk-bentuk kegiatan dalam rangka pelaksanaan terorisme melalui penggunaan/cara ancaman, pemerasan, agitasi, fitnah, pengeboman, penghancuran/perusakan, penculikan, intimidasi, perkosaan dan pembunuhan.

·         Alat Peralatan Teror: Telepon, selebaran surat, bom (waktu), peledak, kendaraan darat/laut/udara, dengan menggunakanfasilitas bandara, pelabuhan, tempat-tempat umum ataupun gedung-gedung vital.

·         Tujuan Terorisme: Melumpuhkan otoritas pemerintah sehingga dapat menerapkan mazab atau aliran yang dianut kelompok terorisme.

Terorisme sangat dekat dengan insurjensi atau gerakan revolusioner yang memiliki struktur, yang terkadang tidak tampak di permukaan tapi khususnya di Indonesia seringkali pula terlihat begitu terang-terangan. Insurjensi sering dianggap sebagai gerakan subversif, ilegal, di bawah komando golongan tertentu yang ingin menggantikan pemerintahan yan sah. Insurjensi dapat diartikan sebagai suatu keadaan tidak menentu dalam suatu negara yang disebabkan oleh berbagai kelompok organisasi yang melawan (tidak menyetujui/menentang) politik pemerintah yang sah.

Aksi yang ditimbulkan mengakibatkan ketegangan di dalam negara sehingga dapat mempengaruhi ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya dan keamanan. Adapun bentuk-bentuk insurjensi antara lain perampokan (bersenjata) dan perlawanan terhadap angkatan bersenjata/polisi. Contoh kekerasan yang dilakukan anggota Jemaah Islamiyah dalam mencapai tujuan politiknya selain pengeboman, adalah perampokan Bank CIMB Niaga di Medan pada September 2010. Dalam berbagai macam bentuk kegiatan/aksi terorisme dan insurjensi, apabila pemerintah terlambat atau tidak segera mengatasi maka akan berkembang dan mengakibatkan low intensity conflict.

Di Indonesia, aksi insurjensi ini sering menggunakan cara-cara teror dan intimidasi dalam melakukan aksinya dan terlihat eksistensinya di depan publik. Seringkali ormas-ormas agama yang sebenarnya legal malah memunculkan aksi insurjensi ini seperti dapat dilihat pada Front Pembela Islam dan Hizbut Tahrir Indonesia yang jelas menolak demokrasi dan NKRI. Pada beberapa kejadian, kelompok-kelompok radikal ini sangat tidak toleran terhadap perbedaan yang ada di Indonesia yang akhirnya malah melahirkan tindakan-tindakan kekerasan, intimidasi dan juga penyerangan kepada kelompok lain.

Kelompok-kelompok ini bahkan berani menantang untuk menggulingkan pemerintah yang sah ketika presiden memberikan pernyataan bahwa kelompok-kelompok radikal di Indonesia harus dibubarkan. Tindakan ini menjadi propaganda kelompok ini bahwa pemerintah tidak mampu menguasai keadaan sehingga hanya menciptakan suatu suasana yang tidak aman untuk masyarakat. Belakangan isu tentang Negara Islam Indonesia yang telah banyak melakukan brainwash pepada banyak mahasiswa tampaknya ditanggapi setengah hati oleh pemerintah. Padahal kita tau Presiden SBY merupakan pemerintahan eksekutif yang sah melalui pemilihan langsung oleh rakyat. Tidak main-main hasilnya pun 61% pemilih mendukung SBY. Namun terlihat presiden terlalu berhati-hati bahkan cenderung lamban (atau tidak berani?) dalam menanggapi aksi-aksi insurjensi ini.

Masyarakat sudah lelah oleh aksi-aksi kekerasan dan teror yang dilakukan oleh ormas-ormas ini. Namun pemerintah seperti tidak ada di saat rakyatnya membutuhkan perlindungan dan rasa aman. Dalam hal ini bisa dikatakan bahwa pemerintah telah gagal menciptakan rasa aman untuk warga negaranya.

Penanggulangan Terorisme

Pada masa Orde Baru, TNI dan Polri saling bekerjasama dalam masalah keamanan nasional. Namun semenjak TNI keluar dari fungsi sosial politiknya pada tahun 2004 melalui UU No.34/2004 maka bisa dibilang bahwa fungsi dan kekuatan keamanan negara diserahkan kepada Polri, sedangkan TNI lebih berperan kepada ketahanan negara. Dalam kaitannya dengan terorisme, Indonesia sudah mengawali penanggulangan terorisme dengan adanya Undang-undang Nomor 15 tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Kemudian atas rekomendasi Komisi I DPR pada 12 Juni 2006 dan 31 Agustus, diterbitkan Peraturan Presiden (Perpres) nomor 46 tahun 2010 tentang Pembentukan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT). BNPT adalah lembaga non-kementrian yang bertanggungjawab langsung kepada presiden dan dikoordinasikan oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan.

            Polri diberikan kekuatan khusus untuk menanggulangi terorisme dengan dibentuknya Detasemen Khusus atau Densus 88 pada 26 Agustus 2004. Detasemen Khusus 88 atau Densus 88 adalah satuan khusus Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk penanggulangan teroris di Indonesia. Pasukan khusus berompi merah ini dilatih khusus untuk menangani segala ancaman teror, termasuk teror bom. Beberapa anggota juga merupakan anggota tim Gegana.

Densus 88 dirancang sebagai unit antiteroris yang memiliki kemampuan mengatasi gangguan teroris mulai dari ancaman bom hingga penyanderaan. Densus 88 di pusat (Mabes Polri) berkekuatan diperkirakan 400 personel ini terdiri dari ahli investigasi, ahli bahan peledak (penjinak bom), dan unit pemukul yang di dalamnya terdapat ahli penembak jitu. Selain itu masing-masing kepolisian daerah juga memiliki unit anti teror yang disebut Densus 88, beranggotakan 45 - 75 orang, namun dengan fasilitas dan kemampuan yang lebih terbatas. Fungsi Densus 88 Polda adalah memeriksa laporan aktivitas teror di daerah.Melakukan penangkapan kepada personil atau seseorang atau sekelompok orang yang dipastikan merupakan anggota jaringan teroris yang dapat membahayakan keutuhan dan keamanan negara RI.

Densus 88 adalah salah satu dari unit anti teror di Indonesia, disamping Detasemen C Gegana Brimob, Detasemen Penanggulangan Teror (Dengultor) TNI AD alias Grup 5 Anti Teror, Detasemen 81 Kopassus TNI AD (Kopasus sendiri sebagai pasukan khusus juga memiliki kemampuan anti teror), Detasemen Jalamangkara (Denjaka) Korps Marinir TNI AL, Detasemen Bravo (Denbravo) TNI AU dan satuan anti-teror BIN.

Ketika TNI telah menarik diri dari peran sosial politiknya di masyarakat, maka tugas untuk keamanan dalam negeri sepenuhnya diemban oleh pihak kepolisian. Sayangnya Polri dapat dikatakan gagal dalam menangani aksi-aksi terorisme dan radikalisme di Indonesia. Walau telah berhasil menangkap atau menembak mati beberapa pucuk pimpinan dari teroris namun terlihat bahwa aksi-aksi teror tetap terulang dan terjadi di masyarakat.

Untuk aksi-aksi teror yang lebih tertutup memang Polri agak berhasil dalam mengatasinya. Para “dedengkot” dari gerakan terorisme di Indonesia seperti Dr. Azhari dan Noordin M. Top telah berhasil dilumpukan sehingga jaringan teroris tercerai-berai dan mengurangi kekuatannya. Dibunuhnya para pemimpin atau “otak” dari kelompok teror seperti beberapa nama yang disebutkan di atas menunjukan bahwa sebenarnya pemerintah memalui Polri telah menunjukan komitmen serius dalam pemberantasan tindak pidana terorisme.

Bila dilihat dari penanganan terhadap aksi terorisme, terjadi perbedaan sebelum dan setelah tahun 2000. Sebelum tahun 2000, saat itu marak adanya gerakan separatisme, seperti gerakan Fretilin di Timor Timur (sekarang Timor Leste), Gerakan Aceh Merdeka (GAM), Organisasi Papua Merdeka (OPM) dan kelompok separatis lainnya, maka penanganan terhadap gerakan ini dilandasi oleh UU No.23/ tahun 1959 mengenai Keadaan Bahaya. Dalam undang-undang ini, di mana suatu wilayah dalam kondisi darurat sipil, maka kekuasaan di tangan Gubenur, sedangkan penanggung jawab militer adalah TNI. Kekuatan militer digunakan karena menganggap kelompok separatis ini  berusaha memisahkan diri dari NKRI.

            Sedangkan penanganan kontra dan anti terorisme setelah tahun 2000 berbeda. Setiap peristiwa teror seperti penembakan hingga pengeboman dianggap kasus kriminal. Meskipun banyak korban jiwa yang jatuh akibat aksi tersebut, namun perangkat hukum yang dikenakan atas tindakan ini hanya Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Maka pemberantasannya pun diserahkan ke kepolisian.

            Akan tetapi setelah eskalasi terorisme di Indonesia meningkat, yang mencapai puncaknya saat terjadinya Bom Bali 1, 12 oktober 2002 yang menewaskan 202 orang, pemerintah dan DPR baru mengeluarkan perundangan khusus mengenai tindak terorisme. Dengan dikeluarkannya Undang-Undang No.15 tahun 2003 mengenai Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, terorisme baru dianggap kejahatan yang serius oleh pemerintah dan bangsa Indonesia. Di dalam undang-undang ini secara jelas pelaku terorisme adalah:

1.      Dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal, dengan cara merampas kemerdekaan atau menghilangkan nyawa dan harta benda orang lain atau mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang strategis atau lingkungan hidup atau fasilitas publik atau fasilitas internasional (Pasal 6).

2.      Dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan bermaksud untuk menimbulkan suasana terror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal, dengan cara merampas kemerdekaan atau menghilangkan nyawa dan harta benda orang lain atau mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang  strategis atau lingkungan hidup atau fasilitas publik atau fasilitas internasional (Pasal 7).

            Meski Polri tetap bertanggung jawab dalam pemberantasan terorisme, namun  undang-undang ini turut membidani departemen khusus pemberantasan teroris, yakni Detasemen khusus (Densus) 88. Selain melakukan penyelidikan dan penindakan yakni penangkapan terhadap teroris dan jaringannya, Densus 88 juga dapat menjalankan survaillance atau berbagai tindakan intelijen.

            Densus 88 dinilai berhasil dalam melakukan operasi pengungkapan jaringan teroris di Indonesia. Diantaranya penyerbuan tempat jaringan teroris Jamaah Islamiyah yang juga menewaskan teroris nomor 1 , Dr. Azhari di Malang, 9 November 2005, pada 8 Agustus 2009 penggrebekan salah satu tersangka pengeboman Bom Marriot II, Ibrahim, lalu pada 17 September 2009, penangkapan yang berakhir tewasnya teroris yang juga rekan dari Dr. Azhari, yakni Noordin Top serta sejumlah operasi penangkapan tokoh dan pengungkapan jaringan terorisme yang terkait dalam Jamaah Islamiyah dan Jamaah Ansharut Tauhid (JAT).

            Pada 16 Juli 2010, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengeluarkan Keppres No. 46 tahun 2010. Keppres ini menelurkan lagi sebuah lembaga khusus untuk menanggulangi terorisme, yakni Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT). Selain  penindakan, BNPT memiliki tugas yang lebih luas, yakni mulai dari pencegahan, perlindungan, hingga deradikalisasi.

Tabel 1. Penanganan Terorisme Sebelum Tahun 2000

Tabel 2. Penanganan Terorisme Setelah Tahun 2000

            Dari penjelasan di atas dapat dilihat bahwa sebenarnya negara melalui Polri telah melakukan usaha yang sungguh-sungguh dalam menanggulangi terorisme. Penulis juga mengakui keberhasilan tersebut. Namun penulis beranggapan bahwa Polri telah gagal menanggulangi aksi-aksi teror dalam bentuk lain yang juga ada di masyarakat dan anehnya aksi-aksi ini terlihat cukup terbuka dan lebih mudah diantisipasi karena dilakukan oleh kelompok-kelompok yang seharusnya lebih mudah diawasi melalui intelejen Polri.

            Polri seakan terlalu berhati-hati dalam menindak kelompok-kelompok radikal ini karena bersinggungan dengan nilai-nilai keyakinan agama. Di beberapa kesempatan, malah terlihat Polri mencoba merangkul kelompok-kelompok ini dengan berdialog dan bekerjasama. Misalkan ketika Kapolri dan Gubernur DKI Fauzi Bowo hadir pada acara Milad FPI di Jakarta. Kehadiran ini dianggap bahwa pemerintah dan Polri berkompromi dan menghalalkan aksi-aksi kekerasan yang dilakukan oleh kelompok ini. Namun lagi-lagi di kemudian hari, kelompok ini kembali melakukan berbagai macam aksi kekerasan yang seakan didiamkan oleh Polri. Padahal menurut UUD 1945 yang dimaksud dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum.

            Kegagalan Polri lainnya dapat dilihat pada saat penanganan peristiwa Cikeusik yang berakibat jatuhnya korban jiwa 3 orang tewas dari pihak Ahmadiyah. Bahkan awalnya sebelum didesak oleh masyarakat dan media, Polri mengumumkan ini sebagai bentrokan dan bukan penyerangan. Harusnya pihak intel Polri mampu mengantisipasi hal ini karena melihat bahwa rencana penyerangan ini sudah direncanakan dan bukan aksi spontanitas warga setempat. Walau kemudian ada 15 orang yang ditangkap, terlihat bahwa Polri tidak mampu untuk mengungkap siapa aktor intelektual penyerangan ini karena hanya mampu menangkap sampai pada pelaku di lapangan saja. Padahal penyerangan ini terlihat sekali pola direncanakannya oleh pihak-pihak tertentu.

            Peristiwa terakhir aksi bom bunuh diri di Masjid Al-Zikra Polresta Cirebon juga jelas menunjukkan kegagalan Polri karena teroris mampu masuk langsung ke daerah markas pertahanan Polri dan Polri kecolongan. Masyarakat semakin khawatir bahwa aksi terorisme dapat menjangkau siapapun dan kapanpun. Seperti dijelaskan di atas bahwa hal-hal seperti inilah yang memang diinginkan oleh teroris. Yang dirusak adalah psikologis dari masyarakat Indonesia.

            Melihat dari contoh kegagalan Polri di atas, penulis kemudian mempunyai pertanyaan yaitu, “Apakah dengan kegagalan Polri menciptakan rasa aman di masyarakat, TNI perlu kembali ke fungsi sosial politiknya?” Tampaknya pertanyaan itu terlalu naif dan memudahkan persoalan. Bukankah pemerintah telah mengatur dengan jelas instrumen-instrumen hukum dalam penanggulangan terorisme?

            Ikrar Nusa Bhakti menyebutkan bahwa dalam diri prajurit TNI ditanamkan prinsip kompetensi, di mana mereka merasa bahwa militer lebih kompeten daripada sipil dalam mengelola negara[6]. Intervensi TNI kembali dalam masalah keamanan nasional dan penanganan terorisme ini mungkin saja terjadi karena terlihat bahwa Polri terlalu berlarut-larut dalam menangani berbagai macam aksi teror dan kekerasan yang ada selama ini di masyarakat. Dalam suatu sistem demokrasi di mana negara berperan sebagai pelindung masyarakat dari ancaman dan gangguan, maka posisi militer di dalam sebuah negara sudah semestinya berfungsi agar ancaman dan gangguan itu dapat diatasi, apalagi ketika Polri dinilai gagal.

            Niat untuk mengembalikan peranan TNI dalam kestabilan keamanan negara juga pernah terucap pada saat SBY masih menjabat sebagai Menkopolkam pada pada 5 Agustus 2003 yang hendak merevisi Undang-undang Anti Terorisme agar TNI dapat berperan dalam penanggulangan terorisme pasca peledakan bom di Hotel Marriot. SBY mengatakan:

“...aparat kepolisian terbatas dan harus menghadapi masalah yang tersebar di seluruh Indonesia. Pemisahan TNI dan Polri dilakukan pada tahun 2000 melalui Ketetapan MPR Nomor VI. Menurut aturan itu, TNI adalah alat negara yang berperan dalam pertahanan negara dan Kepolisian RI adalah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan. Ketetapan itu juga mengatur, dalam hal terdapat keterkaitan kegiatan keamanandan pertahanan, TNI dan Kepolisian RI harus bekerjasama dan saling membantu”[7].

Adalah otoritas rakyat sebagai pemilik kedaulatan negara untuk mendefinisikan posisi dan peran militer. Rakyat, yang merupakan entitas politik sipil, berwenang menentukan dan sekaligus mengontrol peran dan fungsi militer dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Menurut Janusz, kontrol sipil atas kekuatan militer merupakan aksioma demokrasi. Hal ini sebenarnya sejalan dengan doktrin TNI yang setiap saat kita dengar: Yang terbaik untuk rakyat adalah terbaik untuk TNI. Dengan begitu kita sesungguhnya berharap profesionalisme militer dapat segera terwujud di negara yang baru melek demokrasi termasuk itu Indonesia.

Namun jika melihat sejarah peranan TNI dalam sosial politik pada masa Orde Baru, tentu akan menjadi dilema tersendiri dari masyarakat. Di satu sisi, Polri dinilai gagal dan kekurangan personel untuk dapat menciptakan rasa aman untuk masyarakat. Di sisi yang lain ketika kemudian TNI kembali ke fungsi  keamanan negara bekerjasama dengan Polri bukan tidak mungkin peristiwa-peristiwa kekerasan yang justru dilakukan oleh TNI di masa lalu dapat terjadi kembali.

Pada masa Orde Baru, TNI sering melakukan tindakan-tindakan represif terhadap rakyat. Beberapa kasus yang terjadi pada masa ini adalah: Orde Baru melakukan pembunuhan terhadap ratusan ribu anggota PKI dan pendukung Sukarno, serta memenjarakan ribuan lainnya tanpa proses pengadilan (1966-1971), pembunuhan massal terhadap anggota kelompok Islam di Tanjung Priok (1984); kasus tanah petani di Jenggawah (1989); pelaksanaan operasi militer di Aceh (1989-1999), Timor Lorosae (1980-199) dan Papua (1960-an-199); penggusuran dan intimidasi penduduk di Kedung Ombo, Jawa Tengah (1989); penembakan penduduk di sekitar waduk Nipah, Madura (1993), intimidasi terhadap pendukung non-Golkar menjelang setiap pemilu (1971, 1977, 1982, 1987, 1992, 1987), penyerangan terhadap kantor PDI (1996), penculikan aktivis pro demokrasi (1997), penembakan empat mahasiswa Trisakti (1998), tragedi Semanggi (1998) dan masih banyak lagi peristiwa-peristiwa lainnya, yang karena terjadi di wilayah pedalaman dan jumlah korbannya sedikit sehingga tidak diberitakan secara luas.

Melihat penjelasan di atas – bahwa TNI penuh dengan kekerasan di masa lalu – kita bisa melihat apakah kembalinya TNI dalam penanganan keamanan negara bisa menjadi solusi? Penulis melihat bahwa TNI tetap harus dipisahkan secara fungsinya dengan Polri dalam menangani masalah terorisme karena sesungguhnya Polri telah memiliki posisi dan peran yang sangat jelas dalam hal ini yang didukung oleh instrumen hukum yang telah ada. Yang diperlukan adalah memaksimalkan fungsi dari Polri dalam masalah keamanan negara dan bukan kembali melibatkan TNI dalam masalah ini.

Deradikalisasi: Memaksimalkan Fungsi Polri

Melalui keputusan untuk membentuk Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), sebenarnya pemerintah Indonesia secara tidak langsung telah mengakui bahwa fokus pada penghancuran jaringan kelompok teroris saja sebenarnya tidaklah cukup. Pemerintah menyadari kebutuhan akan adanya sebuah tindak lanjut yang bersifat komprehensif dalam penanganan terorisme dengan berpusat pada penghancuran ideologi, atau dalam bahasa yang lebih familiar, sebuah program deradikalisasi kepada kelompok-kelompok terorisme di Indonesia.

            Walau banyak pemimpin Jamaah Islamiyah yang terlibat dalam terorisme, seperti Dr. Azhari, Noordin Moh Top, serta Dulmatin telah tewas dalam sejumlah operasi Densus 88, namun, hingga kini masih banyak terpidana terorisme yang masih ditahan di sejumlah Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) di Indonesia. Berdasarkan laporan dari International Crisis Group (ICG), hingga tahun 2007 sebanyak 170 orang yang terindikasi terlibat dalam jaringan teroris, dimana setengahnya adalah anggota Jamaah Islamiyah ditahan. Mereka mendapat masa tahanan dari 4 tahun sampai seumur hidup.[8]

            Meski berhasi ditahan, mereka inilah yang harus diwaspadai dan menjadi perhatian khusus dari Pemerintah dan Bangsa Indonesia. Karena jika tidak ditangani dengan baik, keterlibatan mereka kembali dalam terorisme setelah keluar dari Lapas, bukanlah suatu hal yang tidak mungkin.

            Salah satu mantan narapidana yang kembali ke “dunia” terorisme adalah  Abu Tholut alias Mustofa. Dalam jumpa pers pada tanggal 20 September 2009, Kapolri Jenderal Bambang Hendarso Danuri menjelaskan Abu Tholut adalah narapidana kasus Bom Kedubes Australia 2004 yang telah bebas setelah menjalankan hukuman selama 4 tahun. Kini ia masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) karena terlibat dalam perampokan bersenjata Bank CIMB di Medan, Sumatera Utara, Agustus 2010.[9]                                                    

            Berdasarkan laporan dari International Crisis Group (ICG), pada tahun 2007 lalu sekitar 150 narapidana yang terlibat baik langsung maupun hanya kaki tangan dalam tindakan terorisme dalam rentang tahun 2006 sampai dengan tahun 2007 telah dibebaskan[10]. Untuk menangkal kembalinya para terpidana ini kembali ke jaringan terorisme, diperlukan upaya deradikalisasi.

         Dr. Petrus Reinhard Golose membeberkan tiga kunci dalam program deradikalisasi para mantan teroris, yakni humanis, soul approach, dan menyentuh akar rumput.

Humanis adalah pendekatan deradikalisiasi pertama yang langsung menyentuh teroris dan keluarganya. Ketika teroris ditangkap, mereka langsung diamankan dengan cara yang manusiawi, dan keluarga mereka juga diperhatikan kesejahteraannya. Pendekatan ini belum bisa berjalan dengan baik karena sejauh ini pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tidak serius menangani isu terorisme (terbukti dari pernyataan beliau bahwa terorisme adalah murni kriminalitas, tidak ada unsur politik). Faktor utama terorisme adalah deprivasi: kemiskinan, rendahnya pendidikan dan marginalisasi politik. Kesejahteraan keluaga teroris tidak diperhatikan. Salah satu contoh sasaran pendekatan dalam koridor humanity adalah keluarga Ali Ghufron, Imam Samudra dan Amrozi Nurhasyim atau yang lebih dikenal sebagai trio Bom Bali. Sejak ketiganya tertangkap sampai kini, dua tahun setelah mereka dihukum mati di Nusa Kambangan, anak-anak ketiga teroris tersebut harus berpindah-pindah karena stigma anak teroris. Ini tentu berpengaruh pada mental mereka.

Soul Approach adalah pendekatan dimana kekerasan dan intimidasi untuk menghentikan terorisme tidak digunakan. Sebaliknya, soul approach memperlakukan narapidana terorisme sebagai manusia, metode counseling oleh BNPT  (Badan Nasional Penanggulangan Terorisme) yang menuju kepada re-orientasi dan re-edukasi. Dalam re-orientasi dan re-edukasi, mantan terorisme yang sudah bertobat diberdayakan untuk menyadarkan teman-teman teroris yang belum bertobat. Salah satu success stories dalam soul approach ini adalah Ali Imron, salah satu perakit Bom Bali yang pertama yang terjadi pada 2002. Dalam bukunya “Ali Imron Sang Pengebom”, Ali Imron mengakui terjun ke dalam terorisme merupakan kesalahan dan di akhir bukunya dia meminta maaf pada keluarga korban, keluarganya sendiri (dia menyatakan menyesal telah meninggalkan istrinya saat hamil, dan ketiga anaknya lahir tanpa kehadirannya) dan masyarakat pada umumnya. Ali Imron kini giat membantu polisi dalam memerangi terorisme dan memberikan counseling bagi teroris yang belum sadar.

Menyentuh Akar Rumput, program ini tidak hanya ditujukan kepada para tersangka maupun terpidana terorisme, akan tetapi program ini juga diarahkan kepada simpatisan dan anggota masyarakat yang telah terekspos paham-paham radikal, serta menanamkan multikulturalisme kepada masyarakat luas. “Radikalisme” berasal dari kata bahasa Yunani “radix” yang berarti akar. Jadi “akar” dalam radikalisme menjelaskan indoktrinasi yang ditanamkan pada bibit-bibit teroris. Indoktrinasi susah diberantas karena dia mengakar di dalam bibit teroris sejak dini, contohnya melalui pesantren. Dalam kasus pesantren radikal seperti pesantren di Ngruki, diperlukan peran Departemen Agama dan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Kedua departemen tersebut sebaiknya bekerja sama dalam menyeleksi bahan-bahan pendidikan agama (membuang unsur radikalisme) dan para gurunya[11].

            Beruntung Indonesia selama tiga tahun terakhir ini telah menjalankan program Deradikalisasi ini. Elemen kunci dari program yang dijalankan di Indonesia adalah komunikasi dan perhatian terhadap narapidana terorisme serta menanggapi keperluan khusus mereka, yang seringkali berkaitan dengan kebutuhan ekonomi keluarga mereka.[12]

            Dalam kasus berbagai aksi kekerasan dan teror yang dilakukan oleh kelompok-kelompok tertentu yang bersifat insurjensi seperti FPI dan HTI, maka Polri juga harus lebih tegas. Kelompok ini mungkin tidak perlu dibubarkan, namun ketika terjadi kekerasan, harus diambil tindakan yang tegas dan juga hukuman yang berat. Polri juga harus meningkatkan kualitas intelejennya sehingga dapat memprediksi segala aksi kekerasan yang akan terjadi di masyarakat. Demonstrasi yang menjurus kepada aksi kekerasan harus segera disikapi dengan tegas oleh Polri. Janganlah keragu-raguan akan melanggar HAM menjadi hambatan akan hal ini. Selama dilakukan berdasarkan SOP yang tepat maka kemungkinan itu akan dapat diperkecil walau mungkin akan tetap terjadi juga. Namun Polri harus juga bisa melihat prioritas kepentingan bahwa kepentingan masyarakat luas yaitu terciptanya rasa aman jauh lebih penting daripada kepentingan kelompok-kelompok tertentu saja.

            Hal yang perlu diingat adalah bahwa Polri tidak mendeskriditkan agama apalagi sampai mengekang kebebasan beragama pihak tertentu. Namun yang dilakukan oleh Polri adalah bahwa ketika hak tersebut telah masuk dan mengganggu ke ranah hak orang lain dan terciptanya rasa khawatir dan tidak aman maka Polri harus bertindak tegas. Bahwa rasa aman adalah hak setiap warna negara Indonesia dan tidak mengenal perbedaan.

---

[1] Makalah Mata Kuliah “Media dan Dinamika Kekuatan Politik”, Program Pascasarjana Manajemen Komunikasi, Universitas Indonesia.

[2] Mahasiswa Peminatan Komunikasi Politik FISIP UI 2010.

[3] Pidato Kofi Anan, Sekretaris Jenderal PBB pada tanggal 21 November 2011.

[4] Adjie S., MSc. Terorisme. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2005. Hal. 9

[5] Adjie S., MSc. Terorisme. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2005. Hal. 11

[6] Ikrar Nusa Bhakti. Reformasi Setengah Tiang. Jakarta: Mizan, 2005. Bab 5: Agenda dan Tujuan Reformasi Sektor Keamanan Indonesia, Hal. 150

[7] “Hadapi Terorisme, Pemerintah Ingin Peran TNI Diperbesar”, Koran Tempo, 15 Agustus 2003.

[8] International Crisis Group (ICG) reports “Deradicalisation and Indonesian Prisons, Executive Summary and Recommendation” Crisis Group Asia No. 142, 19 November 2007.

[9] Abu Tholut Pernah Divonis 8 Tahun, Bebas Karena Remisi, detikNews, 20 September 2010.

[10] Ibid, ICG ReportNo. 142, 19 November 2007.

[11] Dr. Petrus Reinhard Golose, Deradikalisasi Terorisme, Yayasan Pengembangan Ilmu Kepolisian, 2009.

[12] Ibid, ICG Report No. 142, 19 November 2007.